Author: Admin 03
-
Ini alasan Ditjen Pajak tidak denda WP yang lapor SPT hingga 2 Mei
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan untuk tidak mengenakan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak (WP) badan yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2018 dan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 2 Mei 2019. Pengecualian ini diberikan lantaran adanya gangguan pada sistem e-filing DJP yang menyebabkan WP yang […]
-
E-Filing Error, WP Badan tak Kena Hukuman Denda
Jakarta –Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak (WP) Badan. Pengecualian diberikan kepada WP Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahun Pajak Penghasilan (PPh) 2018 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan sampai 2 Mei 2019. Keputusan pengecualian pengenaan sanksi administrasi ini dikeluarkan […]
-
Lapor SPT Sampai 2 Mei 2019 Dibebaskan dari Sanksi Administrasi
MANADO—Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2018 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sampai dengan tanggal 2 Mei 2019. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam keterangan persnya mengatakan, pengecualian […]
-
YLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak Konsumen
JAKARTA — Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan, penerapan pajak usaha jasa titip (jastip) sah-sah saja dilakukan asal tidak melanggar hak-hak konsumen. Menurut dia, peraturan penerapan pajak jastip harus selaras dengan peraturan Bea Cukai mengenai barang-barang apa saja yang masuk ke daftar pengenaan bea masuk. Sularsi menyatakan, secara fungsional […]
-
Reformasi Pajak Indonesia Masih Kalah dari Filipina
JAKARTA — Proses perjalanan reformasi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan serupa yang dilakukan di negara lain. Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan dari aspek regulasi setingkat undang-undang misalnya, meski ada yang sudah mulai dibahas di DPR, belum ada satupun revisi regulasi yang diselesaikan. “Di Filipina, sejak 2017 sampai sekarang, mereka telah menyelesaikan tiga undang-undang […]