Author: Admin 16
-
Penagihan Tak Mempan, Petugas Pajak Blokir dan Sita Rekening Milik WP
Petugas pajak dari KPP Kotabumi melakukan pemblokiran dan penyitaan rekening milik wajib pajak berinisial PY di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pemblokiran dilakukan karena wajib pajak tersebut tidak kunjung melunasi utang pajaknya, meskipun sudah dilakukan tindakan penagihan. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Kotabumi Philips Ricardo Sihotang menjelaskan tindakan penagihan aktif yang sudah […]
-
Publik Berhak Menolak Penerapan 12%
Masyarakat luas sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang bersikukuh ingin menerapkan kenaikan tarif pajak PPN dari 11% menjadi 12% mulai awal tahun 2025. Tak hanya rakyat kebanyakan, kalangan pengusaha juga mengaskan penolakannya. Saat membaca berita terbaru terkait rencana tersebut, jadi atau tidaknya keputusan dibuat, tinggal menunggu sikap yang bakal diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. […]
-
Keputusan Tarif PPN 12% di Tangan Presiden Prabowo
JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 masih menjadi polemik. Publik menolak kebijakan itu lantaran memberatkan, terlebih kondisi perekonomian nasional belum stabil. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Raden Pardede menyampaikan, keputusan tarif PPN 12% akan bergantung Presiden Prabowo Subianti. Sebab kebijakn itu merupakan perintah […]
-
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan tax amnesty diperlukan untuk menarik dana-dana milik wajib pajak Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Repatriasi dana ke sistem keuangan NKRI nantinya diharapkan memperkuat likuiditas nasional. Tak hanya itu, tax amnesty juga diharapkan bisa membiayai defisit anggaran pada tahun depan yang menembus Rp600 […]
-
PPN 12% dan Tax Amnesty Jilid III Diterapkan, Berpotensi Merusak Reformasi Pajak
Lembaga riset ekonomi Bright Institute menilai kombinasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III tak hanya berpotensi berdampak buruk dalam jangka panjang, namun dipastikan akan merusak reformasi perpajakan. Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky mengatakan pemerintah diprediksi akan mengejar target penerimaan perpajakan dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menjalankan […]
WA only