Author: Admin 16

  • Di Hadapan DPR RI, Sri Mulyani Beberkan Postur Makro Fiskal 2025

    Di Hadapan DPR RI, Sri Mulyani Beberkan Postur Makro Fiskal 2025

    JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan postur makro fiskal pada tahun depan di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Postur makro fiskal di 2025 ini merupakan masa transisi dari pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Ini […]

  • Data Perpajakan dari ILAP Belum Optimal, BPK Sarankan Ini ke DJP

    Data Perpajakan dari ILAP Belum Optimal, BPK Sarankan Ini ke DJP

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih terdapat instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian data dan informasi perpajakan kepada Ditjen Pajak (DJP). Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, diketahui bahwa DJP belum menerima seluruh data eksternal dari ILAP nasional dan ILAP regional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 228/2017. […]

  • Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi

    Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi

    PEMBENTUKAN otoritas pajak yang bersifat semiotonom dan terpisah dari Kementerian Keuangan di berbagai yurisdiksi mengalami tren kenaikan setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Menurut Raul Felix Junquera-Varela dkk (2019), setidaknya terdapat 3 alasan pemerintah di berbagai yurisdiksi yang memutuskan untuk membentuk otoritas pajak semiotonom. Pertama, sebagai upaya mengurangi intervensi politik dalam operasi administrasi pajak. Kedua, pembentukan […]

  • Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN

    Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN

    SEKITAR akhir Desember 2014, muncul istilah DJP ‘Plus’ sebagai jalan tengah sementara penguatan kelembagaan otoritas pajak. Istilah itu muncul karena janji politik Presiden Jokowi tentang pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan belum dapat dieksekusi secara langsung. Saat itu, Sofyan Djalil menjabat sebagai menko perekonomian. Adapun menteri keuangan saat itu adalah Bambang Brodjonegoro. Sementara menteri […]

  • Temuan Berulang, BPK Catat DJP Tak Optimal Tagih Tunggakan Pajak

    Temuan Berulang, BPK Catat DJP Tak Optimal Tagih Tunggakan Pajak

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti tingginya piutang pajak yang belum ditagih secara optimal oleh Ditjen Pajak (DJP). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023, BPK menyatakan bahwa sejak tahun lalu DJP telah diminta untuk melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan dan melakukan penagihan aktif sesuai ketentuan. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. “Berdasarkan […]

WhatsApp WA only