Author: Admin 16
-
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis
Pelaku usaha pariwisata Thailand mendesak pemerintah memikirkan strategi untuk mengantisipasi fenomena wisatawan berlebih atau overtourism di beberapa destinasi wisata. Sekjen Federasi Asosiasi Pariwisata Thailand Adith Chairattananon mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pengenaan pajak turis. Menurutnya, kunjungan wisatawan mancanegara ke Thailand terus meningkat setelah pandemi Covid-19. “Dengan proyeksi kunjungan 40 juta wisatawan, destinasi utama seperti Phuket, […]
-
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering
Dirjen Pajak Suryo Utomo memberikan apresiasi kepada 57 wajib pajak dengan kepatuhan terbaik di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Suryo mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah mendukung DJP dalam memenuhi target penerimaan pajak. Dia mencatat sekitar 14% dari penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus disumbang 57 wajib pajak tersebut. “Di Kanwil […]
-
DJP: WP yang Ajukan Ultimum Remedium Pasal 44B UU KUP Terus Meningkat
Ditjen Pajak (DJP) mencatat ada 24 kasus yang dilakukan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah wajib pajak yang mengajukan permintaan penghentian penyidikan memang meningkat dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal itu salah satunya disebabkan oleh penerapan metode proporsi dalam penghitungan kerugian pada pendapatan […]
-
Kunjungi BPN, Petugas Pajak Jelaskan Pentingnya Laporan PPAT
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sanana menggelar kunjungan kerja (visit) ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Sula pada 18 Januari 2024. Kepala KP2KP Sanana Burhanuddin mengatakan kunjungan dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada BPN yang telah menyampaikan laporan Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara rutin tiap bulannya. “Salah satu kewajiban PPAT ialah […]
-
Gaji dan THR Kena PPh 21, Pekerja Berhak Dapat Bukti Potong Bulanan
Wajib pajak pegawai berhak menerima bukti potong 1721-VIII yang memuat besaran PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya. Bukti potong 1721-VIII harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Contoh, bukti potong atas PPh Pasal 21 bulanan yang dipotong pada masa pajak Maret harus diberikan kepada pegawai pada […]
WA only