Author: Admin 16
-
Rasio Pajak Daerah Cuma 1,3%, Pemerintah Targetkan Naik Jadi 3%
Rasio pajak daerah atau local tax ratio masih rendah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah secara nasional pada 2022 baru menyentuh angka 1,3%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan, angka tersebut masih perlu dioptimalkan atau setidaknya berada di angka 3%. Hal ini sesuai dengan […]
-
APBD Sulsel Defisit Rp 1,5 T, Kemenkeu Tegaskan Bukan Bangkrut
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran bukan berarti bangkrut. Hal itu disampaikan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu, Sandy Firdaus ketika bicara mengenai defisit anggaran Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 1,5 triliun hingga disebut bangkrut. “Tapi bukan bisa langsung dikatakan sekali defisit pasti bangkrut. Nggak, karena kalau nggak negara kita sejak […]
-
Siap-siap Mahal, Sepeda – Kosmetik Impor Kena Pungutan Baru!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambahkan jumlah barang yang terkena tarif Most Favoured Nation (MFN) menjadi 8 jenis barang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman. “Dengan PMK ini ada 4 Komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN,” kata Direktur Teknis Kepabeanan, […]
-
Keanggotaan Indonesia di OECD Bakal Tingkatkan Investasi Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memandang keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bakal meningkatkan investasi asing dan akses terhadap pasar ekspor. Dalam keterangan resmi Kemenkeu, keanggotaan Indonesia di OECD diklaim bakal meningkatkan reputasi dan stabilitas ekonomi Indonesia di mata investor asing. Alhasil, citra positif ini berpotensi meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya. […]
-
UU HKPD Diharapkan Bisa Jawab Tantangan Desentralisasi Fiskal
Hadirnya Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) untuk menjawab sejumlah tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Sandy Firdaus mengatakan UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. “Dan menjawab tantangan-tantangan melalui ketimpangan vertikal dan horisontal […]
WA only