Author: Admin 16
-
APBN Tekor Rp204,2 T hingga Pertengahan 2025, Ini Biang Keroknya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tekor Rp204,2 triliun pada pertengahan 2025. “Defisit (APBN) masih kita jaga, untuk 2025 ini semester I mencapai Rp204,2 triliun. Agak lebih lebar dibandingkan tahun lalu,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/7). Defisit itu […]
-
Sri Mulyani Ungkap Defisit 2024 Capai Rp215,7 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan total aset negara per 31 Desember 2024 mencapai Rp13.692,4 triliun, naik dari Rp13.072,8 triliun pada periode sebelumnya. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Menurut Sri Mulyani, posisi kewajiban pemerintah tercatat sebesar Rp10.269 triliun, sementara posisi ekuitas mencapai Rp3.424,4 triliun. “Hal ini menggambarkan kekayaan […]
-
DPR Cecar Sri Mulyani: 2025 Ada Efisiensi Anggaran tapi Utang Bertambah
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mencecar pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Hal ini membuat target penarikan utang bertambah. Dolfie heran efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, […]
-
Menata pajak digital demi keadilan fiskal yang lebih luas
Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi cerminan sejauh mana negara mampu beradaptasi dan melayani warganya di era digital yang terus berubah Jakarta (ANTARA) – Transformasi digital telah mengubah wajah ekonomi Indonesia secara fundamental. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perdagangan daring tumbuh pesat, menjangkau berbagai segmen masyarakat dari kota hingga desa, dari pelaku usaha besar hingga penjual […]
-
Permudah Pembayaran PBB-P2, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Skema Angsuran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui skema angsuran, kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta menjadi lebih fleksibel dan terjangkau. “Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yang memberikan […]