Author: Admin 16
-

DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Hingga Desember 2025, Ini Syaratnya
Warga DKI Jakarta akan bebas dari sanksi pajak kendaraan hingga akhir tahun. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, dan dapat diakses di seluruh Samsat DKI Jakarta maupun melalui layanan […]
-

Kemenhut Siapkan 4 Aturan Turunan Perdagangan Karbon
Kementerian Kehutanan tengah menyusun empat peraturan turunan untuk memperkuat tata kelola pedagangan karbon. Empat aturan ini yaitu revisi Permen No 7/2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, Permen No 8/2021 tentang zonasi hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan produksi, revisi Permen No 9/2021 tentang pengelolaan Perhutanan […]
-

Pengusaha Solar di Bontang Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp604 Juta
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara telah melimpahkan tersangka kasus pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Bontang pada 7 November 2025, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp604,97 juta. Tersangka berinisial TW (47), direktur PT SEE yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar solar industri, diduga kuat menggunakan faktur pajak tanpa dasar transaksi sebenarnya (TBTS) sepanjang […]
-

Menkeu Purbaya Minta Pegawai Pajak Tetap Optimistis Kejar Target 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar pegawai pajak tetap optimistis dalam mengejar target penerimaan hingga akhir tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Purbaya saat mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar, Jumat (7/11/2025). Ia menekankan bahwa kinerja pajak tidak semata bergantung pada usaha petugas di lapangan, tetapi juga sangat dipengaruhi […]
-

Acuan Pegawai yang Dapat PPh 21 DTP Bukan Berdasarkan Gaji per Oktober
Salah satu kriteria pegawai tetap yang dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ialah menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta. Penentuan batas Rp10 juta tersebut dilihat berdasarkan penghasilan pada masa pajak Januari untuk pegawai yang mulai bekerja sebelum Januari 2025. Sementara itu, pegawai yang […]
WA only