Author: Admin 16
-
Geber Produksi Migas, Indonesia Butuh Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas
Pencapaian target peningkatan produksi migas yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak mudah untuk dapat dicapai. Hal itu karena produksi migas nasional bergantung pada lapangan existing yang sebagian besar telah berada pada kondisi mature. Ketergantungan terhadap lapangan mature menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi migas nasional selama periode 2014–2024. Secara rata-rata, produksi minyak selama periode […]
-
Geber Produksi Migas, Indonesia Butuh Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas
Pencapaian target peningkatan produksi migas yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak mudah untuk dapat dicapai. Hal itu karena produksi migas nasional bergantung pada lapangan existing yang sebagian besar telah berada pada kondisi mature. Ketergantungan terhadap lapangan mature menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi migas nasional selama periode 2014–2024. Secara rata-rata, produksi minyak selama periode […]
-
Purbaya Tolak Permintaan Rosan soal Dihapusnya Tagihan Pajak BUMN Sebelum Jadi Danantara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani soal keringanan pajak untuk beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum tahun 2023. Menkeu Purbaya menyebut kalau Rosan sempat meminta keringanan berupa penghapusan wajib pajak beberapa perusahaan BUMN sebelum tahun 2023 lalu, yang mana Danantara belum terbentuk. “Dulu sebelum tahun […]
-
Indonesia Tunggu Rumusan OECD Soal Substance Based Tax Incentive
Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) mengungkapkan Indonesia bakal menjadikan rumusan substance-based tax incentive dari OECD sebagai panduan dalam menentukan bentuk insentif pajak ke depan. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (4/12/2025). Analis Pajak Internasional DJSEF Melani Dwi Astuti mengatakan saat ini OECD masih membahas perlakuan khusus atas […]
-
Setoran Pajak Pindaman Daring dan Kripto Tembus Rp 5,95 Triliun hingga Oktober 2025
Penerimaan pajak dari bisnis financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 5,95 triliun hingga akhir Oktober 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli melaporkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending yang mencapai Rp 4,19 triliun. Secara rinci, penerimaan pajak fintech terdiri […]
WA only