Author: Admin 16

  • DJP Layangkan 454.377 SP2DK hingga September, Mayoritas ke Email WP

    DJP Layangkan 454.377 SP2DK hingga September, Mayoritas ke Email WP

    Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan 454.377 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) sepanjang Januari hingga September 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan surat tersebut telah disampaikan kantor pajak secara elektronik, baik melalui email wajib pajak maupun coretax. “Hingga 30 September ini sudah diterbitkan 454.377 SP2DK,” ujarnya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan, Kamis (1/10/2026). […]

  • Menunggak Pajak Bisa Berujung Penyanderaan, Ini Penjelasannya

    Menunggak Pajak Bisa Berujung Penyanderaan, Ini Penjelasannya

    Kegiatan penagihan pajak oleh Ditjen Pajak (DJP) bisa berujung pada penyanderaan atau gijzeling. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan penyanderaan bisa dilaksanakan hanya terhadap penanggung pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, penyanderaan tidak bisa dilaksanakan terhadap semua penanggung pajak. “Tidak semua penanggung pajak yang mempunyai utang pajak kemudian bisa disandera. Ada persyaratan […]

  • Mulai 2027, Semua Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta Ditanggung Pemerintah!

    Mulai 2027, Semua Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta Ditanggung Pemerintah!

    Presiden Prabowo Subianto akan memperluas insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini diperoleh dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (30/9/2026). Menurut Airlangga, secara skema insentif pajak ini akan dilaksanakan […]

  • Aset di Luar Negeri, DJP Bisa Minta Bantuan Negara Mitra Tagih Pajak

    Aset di Luar Negeri, DJP Bisa Minta Bantuan Negara Mitra Tagih Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) dapat meminta bantuan kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk menagih utang pajak apabila aset penanggung pajak berada di luar negeri. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan mekanisme bantuan penagihan pajak dengan negara atau yurisdiksi mitra telah diatur dalam PMK 61/2023. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan seiring dengan makin kompleksnya aktivitas […]

  • Airlangga: Pemerintah Siapkan Standar Baru PPN Industri Perhiasan

    Airlangga: Pemerintah Siapkan Standar Baru PPN Industri Perhiasan

    JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyiapkan standar baru terkait fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri perhiasan. Airlangga mengatakan perubahan tersebut berkaitan dengan kadar logam mulia yang dapat dimanfaatkan industri perhiasan dalam memperoleh fasilitas PPN. Pemerintah akan menurunkan standar kadar logam mulia dari ketentuan yang berlaku saat ini. “Untuk industri […]

WhatsApp WA only