Author: Admin 16
-
NPWP Cabang Sudah PKP, NPWP Pusat Non-PKP Bakal Berubah Status
Saat implementasi NPWP 16 digit, NPWP pusat yang berstatus non-PKP berpotensi berubah menjadi PKP. Perubahan tersebut dilakukan ketika wajib pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang dengan status pengusaha kena pajak (PKP). Adapun perubahan status NPWP pusat dari non-PKP menjadi PKP dilakukan secara jabatan. “NPWP pusat akan berubah menjadi PKP secara jabatan. [Hal […]
-
Beri Relaksasi 90 Hari, DJBC Sebut Belum Ada yang Telat Bayar Cukai
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menilai semua perusahaan patuh melaksanakan komitmennya membayar cukai ketika memperoleh relaksasi pelunasan selama 90 hari. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah melalui PER-4/BC/2023 memberikan relaksasi pelunasan cukai selama 90 hari, dari normalnya 2 bulan. Meski ada pelonggaran, pengusaha barang kena cukai tetap wajib melakukan […]
-
Prabowo-Gibran akan optimalkan pajak untuk biayai program makan gratis
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan menyampaikan pasangan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengoptimalkan penerimaan negara utamanya dari pajak untuk membiayai program makanan dan susu gratis. “Pak Prabowo has a dream mau ngasih makanan dan susu kepada anak kecil, dan ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya, kami […]
-
Prabowo Kritik Pedas Penerimaan Negara, Seburuk Apa Pajak RI?
Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto melontarkan sejumlah kritik di bidang perpajakan. Prabowo pun berjanji untuk memperbaiki perpajakan Indonesia jika terpilih menjadi presiden Indonesia, termasuk dengan meningkatkan rasio pajak serta memisahkan instansi perpajakan. Prabowo akan maju sebagai bacapres dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju yang akan disokong Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan […]
-
Pemprov DKI Akan Tarik Pajak 10 Persen dari Online Food, Aplikasi Akan Jadi Pemungut Pajak
Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta akan menjadikan toko online atau marketplace penyedia jasa antarmakanan menjadi pemungut pajak untuk jenis pajak restoran. Aturan ini dimasukkan sebagai ketentuan baru mengenai pajak dan retribusi daerah. “Saya setuju ini harus dipajakin, perlu ada diskusi lagi, ini sudah diatur dalam perda, jenis pajaknya pajak restoran, dipungut 10 persen,” kata Kepala […]
WA only