Author: Admin 16
-
Jelang Implementasi Coretax pada 2024, Begini Persiapan Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mulai melakukan sejumlah persiapan guna menyambut pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) yang bakal diimplementasikan pada 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas telah melaksanakan kick off pelatihan dan jaringan perubahan reformasi perpajakan 2023, pekan lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan […]
-
NPWP Adalah Tanda Pengenal Wajib Pajak, Pahami Fungsi, Syarat, dan Cara Membuat
Jakarta Apa itu NPWP? NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Memahami NPWP adalah tanda pengenal seorang wajib pajak untuk memudahkan keperluan administrasi perpajakan. “NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” bunyi Undang-Undang atau UU Nomor 28 Pasal 1 ayat 6 tahun 2007. Ada dua […]
-
Ternyata Ada 5 Bus Listrik yang Berpotensi Dapat Insentif PPN
Pemerintah telah meluncurkan program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) atas pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini memberitahukan bahwa ada sejumlah bus listrik yang berpeluang mendapatkan insentif PPN-DTP. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menyebutkan, “Terdapat dua model Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat […]
-
Jika Ikuti Rekomendasi Bank Dunia Soal Penghapusan PPN, Pemerintah Bisa Kehilangan Ratusan Triliun
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan menanggapi rekomendasi Bank Dunia terkait penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai ( PPN ). Menurut DJP rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan isu baru. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal memastikan bahwa penerapan kebijakan terkait PPN juga turut memperhatikan rekomendasi Bank Dunia. Termasuk rekomendasi soal penghapusan […]
-
Beli Barang Lelang Kena PPN 1,1 Persen, DJP: Lebih Murah!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan saat ini pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembelian barang agunan sebesar 1,1 persen. Direktur Peraturan Perpajakan Yoga Saksama menjelaskan untuk barang lelang memang pada dasarnya telah dikenakan PPN sebelumnya. Pengenaan PPN atas penjualan agunan yang diambil alih (AYDA) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) […]
WA only