Author: Admin 16
-
Rio de Janeiro Bakal Terima Kripto Jadi Pembayaran Pajak Properti
sedang mencari perusahaan kripto untuk mengoperasikan pajak properti kota itu pada 2023. Menurut sebuah keputusan yang diterbitkan pada 11 Oktober 2022, Rio de Janeiro memungkinkan pembayar pajak untuk menggunakan kripto bersama mata uang fiat untuk membayar pajak properti. Langkah ini menjadikan Rio kota Brasil pertama yang menerima aset digital sebagai pembayaran pajak. Dengan ini, diharapkan […]
-
Rupiah Masih Melemah, Usaha Pemerintah Dinilai Masih Minim
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Ronny P Sasmita, menilai usaha pemerintah masih minim dalam membangun sentimen positif atas rupiah dan perekonomian nasional. Diketahui, beberapa waktu ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan, bahkan hampir menyentuh 15.500 per dolar AS. “Saya kira rupiah masih berpeluang terus melemah, mengingat […]
-
Aturan Main Pasar Karbon, Mau Jadi Komoditas atau Efek?
Center of Economic and Law Studies atau Celios menilai bahwa pemerintah harus segera menentukan aturan main pasar karbon, baik dalam konteksnya sebagai komoditas maupun bauran dengan efek. Selain itu, pemerintah perlu menegaskan rencana pemberlakuan pajak karbon. Inisiasi pembentukan pasar karbon tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Wacana pembentukan pasar […]
-
Negara G20 Minta OECD/BEPS Rampungkan Pilar Satu Pajak Global
Negara-negara G20 kembali menegaskan komitmennya terhadap implementasi cepat paket pajak internasional dua pilar OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dalam pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau FMCBG di Washington DC pekan lalu, anggota G20 menyambut baik kemajuan Pilar Satu dan kemajuan dalam Aturan Model Pillar Dua Global Anti-Base […]
-
SIN Pajak jadi Jawaban Dongkrak Rasio Pajak dan Penerimaan Negara
Indonesia merupakan negara yang menganut paham kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan APBN yang pendanaannya terutama dari penerimaan pajak. Pajak adalah juga instrumen keadilan ekonomi, pemerataan kekayaan dan pengurang kesenjangan pendapatan si kaya dan si miskin. Untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan itu, pemerintah harus berdiri di tengah, di antara kepentingan pengusaha dan kepentingan rakyat. Indonesia akan mencapai […]
WA only