Author: Admin 16
-

Dirjen Pajak: Tak Ada Ampun untuk Gratifikasi dan Pemerasan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kewajiban perpajakan wajib pajak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan menolak segala bentuk penyimpangan di lapangan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (22/7). Bimo menekankan bahwa pembayaran pajak tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada. Bahkan hal ini […]
-

Edukasi WP, Petugas Pajak Ulas Aturan Terbaru Terkait SKB Potput
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara daring yang membahas mengenai surat keterangan bebas (SKB) dalam peraturan terbaru. Asisten Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Jakarta Pademangan Fahrizal menjelaskan SKB PPh yang dipotong atau dipungut (Potput) lekat kaitannya dengan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan Pasal 23. Saat […]
-

Tax Ratio 2025 Diproyeksi Hanya 10,03%
Pemerintah memproyeksikan rasio perpajakan (tax ratio) pada 2025 hanya akan mencapai 10,03%. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (7/7/2025). Proyeksi tax ratio 2025 tersebut lebih rendah dari target awal yang sebesar 10,24%. Penurunan proyeksi tax ratio ini sejalan dengan outlook penerimaan perpajakan 2025 yang tidak mencapai target atau shortfall. […]
-

Adakan Kelas Pajak, Fiskus Ulas Pemotongan Pajak oleh Rumah Sakit
Kanwil DJP Jawa Tengah II menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan berupa Kelas Pajak yang ditujukan bagi pengurus rumah sakit di Kota Surakarta pada 10 Juni 2025. Acara tersebut mengangkat tema Seri Pemotongan dan Pemungutan dan dilaksanakan pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB secara daring melalui platform Zoom Meetings. Surono selaku Penyuluh Pajak Ahli Pertama hadir sebagai […]
-

DPR Minta Pemerintah Libatkan Asosiasi dalam Penyusunan Aturan Pajak Digital
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengadakan dialog dengan platform perdagangan elektronik (e-commerce) dalam merumuskan kebijakan tentang pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun mengatakan, pemerintah harus duduk bersama dengan pelaku usaha agar bisa mencari titik tengah yang […]
WA only