Author: Admin 16
-
PMK PKKU Bakal Muat Ketentuan Soal Koreksi Primer dan Sekunder
Peraturan menteri keuangan (PMK) terbaru perihal transfer pricing bakal memerinci secara khusus tentang ketentuan pengawasan dan pemeriksaan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam RPMK tentang implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) yang disusun oleh Ditjen Pajak (DJP) tersebut, kewenangan otoritas pajak dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan akan diperinci dalam bab VI. “Bab […]
-
Pendapatan Pajak Capai Rp 970 Triliun di Juni 2023, Badan Anggaran Apresiasi Sri Mulyani
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan. Meskipun di tengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan. Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam raker bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Wajiyo, Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis […]
-
Satgas TPPU Bakal Undang Bareskrim dan Ditjen Pajak Soal Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut tuntas dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan masih mengejar adanya transaksi janggal Rp 189 triliun terkait impor emas yang ditemukan oleh PPATK. Transaksi janggal itu merupakan satu dari 18 temuan PPATK terkait dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ketua Tim Pelaksana […]
-
Sri Mulyani Beberkan Penerimaan Pajak Semester I
Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 175,6 triliun. Angka ini lebih rendah dari posisi semester I-2022 yang mencapai Rp 217 triliun. PPN dalam negeri ditopang oleh peningkatan produksi dan konsumsi domestik yang stabil. “Jadi PPN dalam negeri termasuk kontributor terbesar di dalam penerimaan pajak sudah terkumpul Rp 175,6 triliun,” kata dia. Adapun […]
-
Kendaraan Bekas Bakal Bebas BBNKB, Tapi Tetap Harus Di-Balik Nama
Walau UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menghapuskan BBNKB atas kendaraan bekas, pemilik kendaraan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tetap wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Balik nama kendaraan bekas memang tidak ada pajaknya lagi, tetapi bukan berarti dia […]
WA only