Author: Admin 16
-
Tersisa 3 Bulan, Akankah Strategi Purbaya Mampu Tutup Shortfall Pajak?
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini penerimaan pajak yang realisasinya sampai dengan September 2025 baru mencapai 62,4% terhadap outlook akan bisa ditutupi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan data APBN KiTa edisi Oktober 2025, penerimaan pajak sampai dengan akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun. Realisasi itu turun sebesar 4,4% (yoy) dari […]
-
Reformasi Fiskal Daerah Mendesak di Tengah Ketimpangan Ekonomi Daerah Jawa Sentris
Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum merata dan cenderung berpusat di Pulau Jawa. Hal itu diperparah dengan kinerja belanja pemerintah daerah (Pemda) yang terkontraksi hingga 13% sampai September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ketimpangan antarwilayah ini menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Tapi kita mesti […]
-
Reformasi Fiskal Atasi Ketimpangan Daerah
Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum merata dan cenderung berpusat di Pulau Jawa. Kondisi tersebut diperparah de- ngan kinerja belanja pemerintah daerah (Pemda) yang terkontraksi hingga 13% sampai September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ke- timpangan antarwilayah ini menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Kalau pertumbuhan […]
-
DJP Evaluasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Ditjen Pajak (DJP) sedang mengevaluasi skema insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang selama ini diberikan khusus untuk para pegawai pada sektor tertentu. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan PPh Pasal 21 DTP seyogianya bisa meningkatkan belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemberi kerja serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Sedang dievaluasi khususnya juga untuk melihat […]
-
Luhut Tegaskan Family Office Tak Perlu APBN, Cukup Diberi Zero Tax
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office tidak akan menggunakan dana dari APBN. Luhut mengatakan pembentukan family office akan sepenuhnya menggunakan dana dari investor. Menurutnya, negara hanya perlu membuat regulasi dan memberikan insentif pajak agar investor tertarik menempatkan dananya di Indonesia. “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. […]
WA only