Author: Admin 16
-

Cara Ajukan Permohonan SKD Wajib Pajak Luar Negeri di Coretax DJP
Seiring dengan diterapkannya coretax administration system secara penuh mulai 1 Januari 2025, akses untuk mendapatkan layanan perpajakan kini bergeser ke Coretax DJP. Salah satunya ialah akses dalam mengajukan surat keterangan domisili (SKD) wajib pajak luar negeri. Awalnya, permohonan Surat Keterangan Domisili (SKD) wajib pajak luar negeri (WPLN) diajukan melalui DJP Online. Namun, mulai 1 Januari […]
-

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa
Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa dalam jangka waktu yang ditetapkan bakal dikenai sanksi denda. Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU KUP, keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000, sementara SPT Masa lainnya dikenakan sebesar Rp100.000. Kendati demikian, ada sejumlah golongan wajib pajak yang tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT, […]
-

Menteri LH Dijadwalkan Bertemu Menkeu, Bahas Pajak Karbon
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan rencana terbarunya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan ini nantinya akan membahas implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral. “Teman-teman dari BPLH sudah menjadwalkan agar saya segera bertemu Ibu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan minggu ini ada waktu […]
-

Lapor SPT PPh 2024 Masih Lewat DJP Online
Dirjen Pajak Kementrian Keuangan menegaskan pelaporan SPT Tahunan Pajak PPh masih menggunakan platform DJP Online, Hal ini tertuang dalam pengumuman Nomor PEN-9/PJ.09/2025. Dalam pengumumannya tersebut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjan Pajak Dwi Astuti membebarkan beberapa poin yang disampaikan Ditjen pajak Kemenkeu. Pertama, pelaporan SPT PPh Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya, termasuk pembetulannya, baik untuk […]
-

Ingin Tahu Soal Pajak Minimum Global? Simak ‘Ngonten Fiskal’ oleh BKF
Topik tentang pajak minimum global makin hangat diperbincangkan. Indonesia, bersama lebih dari 40 yurisdiksi lainnya, berkomitmen untuk menerapkan pajak minimum global pada 2025. Landasan hukumnya pun sudah diterbitkan, yakni PMK 136/2024. Diskusi pajak minimum global sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak 5 tahun lalu ketika negara-negara G-20 dan OECD berkomitmen untuk mengatasi praktik perpindahan […]
WA only