Author: Admin 16

  • Reformasi Fiskal Daerah Mendesak di Tengah Ketimpangan Ekonomi Daerah Jawa Sentris

    Reformasi Fiskal Daerah Mendesak di Tengah Ketimpangan Ekonomi Daerah Jawa Sentris

    Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum merata dan cenderung berpusat di Pulau Jawa. Hal itu diperparah dengan kinerja belanja pemerintah daerah (Pemda) yang terkontraksi hingga 13% sampai September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ketimpangan antarwilayah ini menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Tapi kita mesti […]

  • Reformasi Fiskal Atasi Ketimpangan Daerah

    Reformasi Fiskal Atasi Ketimpangan Daerah

    Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum merata dan cenderung berpusat di Pulau Jawa. Kondisi tersebut diperparah de- ngan kinerja belanja pemerintah daerah (Pemda) yang terkontraksi hingga 13% sampai September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ke- timpangan antarwilayah ini menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Kalau pertumbuhan […]

  • DJP Evaluasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

    DJP Evaluasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

    Ditjen Pajak (DJP) sedang mengevaluasi skema insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang selama ini diberikan khusus untuk para pegawai pada sektor tertentu. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan PPh Pasal 21 DTP seyogianya bisa meningkatkan belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemberi kerja serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Sedang dievaluasi khususnya juga untuk melihat […]

  • Luhut Tegaskan Family Office Tak Perlu APBN, Cukup Diberi Zero Tax

    Luhut Tegaskan Family Office Tak Perlu APBN, Cukup Diberi Zero Tax

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office tidak akan menggunakan dana dari APBN. Luhut mengatakan pembentukan family office akan sepenuhnya menggunakan dana dari investor. Menurutnya, negara hanya perlu membuat regulasi dan memberikan insentif pajak agar investor tertarik menempatkan dananya di Indonesia. “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. […]

  • Waktu Purbaya Tak Banyak, Pelebaran Shortfall Pajak di Depan Mata

    Waktu Purbaya Tak Banyak, Pelebaran Shortfall Pajak di Depan Mata

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki hanyak waktu. Dia harus mengejar kekurangan penerimaan pajak yang sampai September 2025 lalu, masih di kisaran 62,4%. Saat ini, pemerintah sulit untuk mengelak bahwa shortfall atau selisih antara targer dan realisasi pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Sekadar catatan penerimaan pajak […]

WhatsApp WA only