Author: Admin 16
-

Ini Kewajiban Importir dalam Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Melalui UU Kepabeanan, telah diatur terhadap barang impor dapat dilakukan pemeriksaan. Selain dokumen, barang impor juga dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen risiko. Importir pun perlu memperhatikan beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam pemeriksaan fisik barang impor ini. “Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan terhadap pengeluaran barang impor yang […]
-

Insentif Era GMT, RI Tunggu Rumusan Substance Based Tax Incentive OECD
Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) mengungkapkan saat ini Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang membahas perlakuan khusus atas substance-based tax incentive dalam rezim pajak minimum global. Analis Pajak Internasional DJSEF Melani Dwi Astuti mengatakan ketentuan baru mengenai substance-based tax incentive bakal menjadi landasan bagi Indonesia untuk menentukan bentuk insentif pajak ke depan. […]
-

Ada Supertax Deduction 200%, WP Diajak Menyumbang di IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak wajib pajak memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain yang bersifat nirlaba di IKN. Direktur Pendanaan Otorita IKN Insyafiah mengatakan terdapat fasilitas supertax deduction hingga 200% bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan strategis untuk pembangunan IKN. Pemberian fasilitas ini diatur dalam PMK 28/2024. “Skema sumbangan […]
-

Program Prioritas Prabowo Bakal Telan Dana Rp2.567 Triliun pada 2026
Pemerintah mengalokasikan pagu senilai Rp2.567,9 triliun untuk menjalankan sederet program prioritas Presiden Prabowo Subianto tahun depan. Porsi pagu tersebut mencapai 66,83% dari total belanja negara 2026 yang ditetapkan senilai Rp3.842,7 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana itu akan digelontorkan untuk sejumlah sektor, mulai dari ketahanan pangan hingga pendidikan. “Ke depan kami optimistis di tahun […]
-

Perhatian, Kini Ada Fitur Pembatalan Kode Billing di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menambahkan fitur pembatalan kode billing di coretax mulai 1 Desember 2025. Fitur tersebut dimaksudkan agar wajib pajak bisa memperbaiki konsep SPT tanpa harus menunggu masa aktif kode billing berakhir. Sebelumnya, wajib pajak harus menunggu kode billing kedaluwarsa agar dapat memperbaiki SPT yang terdapat kesalahan. Adapun masa kedaluwarsa kode billing adalah selama 7 […]
WA only