Author: Admin 16
-
Coretax Bermasalah, Direktorat Jenderal Pajak Minta Maaf
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta maaf karena implementasi layanan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax masih terkendala. Wajib pajak kesulitan mengakses layanan Coretax DJP yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. “Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP,” kata […]
-
Periskop 2025: PPN 12% untuk Barang Mewah, Perburuan Pajak Dimulai
Pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang mewah yang berlaku penuh pada 1 Februari 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Sementara, barang dan jasa lainnya tetap dikenakan PPN 11% alias tidak naik. Tidak hanya itu, pemerintah tetap juga membebaskan PPN 0% untuk kebutuhan barang pokok yang sudah diberlakukan […]
-
Coretax Aktif per 1 Januari 2025, Bisa Dipakai Lapor SPT?
Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) akan meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System pada 1 Januari 2025. Saat ini, DJP masih sibuk menjalankan uji coba Coretax. Uji coba sudah dimulai sejak 16 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyempatkan diri untuk meninjau tim PSIAP-DJP yang tengah mempersiapkan peluncuran sistem canggih ini. “Minggu sore, menjenguk […]
-
UU HPP Memperkuat Pondasi Fiskal dan Meningkatkan Tax Ratio
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan yang akrab disapa Hergun mengatakan, pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Sebagaimana diketahui, tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain. “Pada 2021 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka tersebut jauh di bawah […]
-
Insentif Fiskal Kendaraan Bermotor Diyakini Tekan Dampak Kenaikan PPN
Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kebijakan baru berupa insentif fiskal sebesar 3 persen untuk kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Selain itu, insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Kebijakan ini mencakup insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk impor […]
WA only