Author: Admin 16
-

DPR Minta Sri Mulyani Jalankan Perintah Prabowo Soal PPN 12%
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. “Mudah-mudahan nanti ada hal yang sifatnya formal pemerintahan dan ada sebuah keputusan Perintah Presiden itu dijalankan,” ujar Misbakhun saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (23/12/2024) Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan PPN menjadi […]
-

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi para staf Ditjen Pajak (DJP) yang tengah mengerjakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS) pada Minggu sore (22/12/2024). Sri Mulyani mengatakan staf DJP bekerja lembur tanpa jeda untuk menyelesaikan coretax system. Dia menambahkan sistem inti administrasi perpajakan terbaru tersebut bakal diimplementasikan pada 1 Januari 2025. […]
-

Terengah-engah Menggenjot Setoran Pajak
JAKARTA. Tantangan pemerintah dalam mengejar penerimaan pajak tahun ini kian berat. Shortfall penerimaan pajak pada tahun 2024 yang diperkirakan lebih lebar menjadi persoalannya. Tak samapai disitu, keputusan pemerintah untuk mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah juga membuat potensi penerimaan menjadi jauh lebih rendah. Di sisi lain, diluar Undang-Undang Anggaran Pendapatan […]
-

Pengusaha Mal Minta PPN 12% Tak Segera Diterapkan, Daya Beli Masih Loyo
Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah tidak segera menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Plh Ketua Umum Hippindo Fetty Kwartati mengatakan sebagian besar anggota meminta agar pemerintah untuk tidak segera menerapkan tarif PPN 12%. Sebab, dia menilai kondisi ekonomi masih penuh tantangan. Fetty menjelaskan sebagian besar […]
-

Pemerintah Klaim PPN 12% Tidak Berdampak Inflasi, Ini Kata Ekonom
Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan respons terkait pernyataan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tidak memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat dan menyesatkan. “Pernyataan DJP […]
WA only