Author: Admin 16
-

PMK 81/2024 Terbit, Kemenkeu Atur Ulang Jatuh Tempo Penyetoran Pajak
Pemerintah mengatur ulang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jenis pajak seiring dengan diterbitkannya PMK 81/2024. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Rabu (6/11/2024). Menjelang penerapan coretax administration system, Kementerian Keuangan menyeragamkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jenis pajak, mulai dari PPh yang harus dibayar sendiri, PPh pemotongan/pemungutan […]
-

Pemerintah Perpanjang Tax Holiday hingga 31 Desember 2025
Pemerintah resmi memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui Oleh Menteri Keuangan […]
-

Profil Chatib Basri, Anggota DEN yang Pernah Setuju dengan Rencana Kenaikan Rasio Pajak Prabowo
Presiden Prabowo Subianto melantik ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Muhammad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Basri menjadi satu dari total tujuh orang anggota yang akan bekerja bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang telah ditunjuk sebagai Ketua […]
-

Aturan Keluar, Core Tax System Berlaku di 2025
Aturan ini juga untuk mendukung proses bisnis masyarakat karena pada pelaksanaannya didukung oleh teknologi informasi bebasis data. JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Beleid yang dirilis pada 18 Oktober 2024 ini mengatur pelaksanaan pembaruan system administrasi […]
-

World Bank Sebut Restitusi PPN Indonesia Masih Rumit, DJP Akan Dalami
Ditjen Pajak (DJP) akan mendalami penilaian atas aspek perpajakan Indonesia yang dilakukan oleh World Bank dalam laporan Business Ready (B-Ready) 2024. Dalam laporan B-Ready, disebutkan 70% perusahaan yang disurvei menyatakan enggan mengajukan restitusi PPN karena prosedurnya dirasa terlalu rumit. Survei dilakukan atas atas 2.955 perusahaan di Indonesia pada Desember 2022 hingga September 2023. “Kami akan […]
WA only