Author: Admin 01
-
Aturan Transaksi Pajak Elektronik di Daerah Disusun, Ini Isi Drafnya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merancang aturan baru yang memerinci pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemda (ETPD) oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Melalui ETPD, pemerintah daerah (pemda) akan mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemda dari awalnya berbasis tunai menjadi nontunai dan digital. Pemda juga diarahkan untuk melakukan analisis dan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan ETPD. “Transaksi […]
-
Bertambah Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 8 Pemungut PPN Produk Digital
Dirjen pajak kembali menunjuk 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital. Dalam siaran pers DJP No. SP- 17/2021 yang dipublikasikan pagi ini, Kamis (3/6/2021), kedelapan perusahaan memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN pada perdagangan melalui sistem elektonik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. “Dengan penunjukan ini […]
-
PMI Manufaktur Indonesia bulan Mei rekor, simak kata Menperin
JAKARTA. Ekspansi di sektor manufaktur Indonesia kembali cetak rekor baru di Mei 2021. Ini terlihat dari data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menembus level 55,3 pada bulan Mei. Capaian tersebut naik signifikan dibanding bulan April yang berada di posisi 54,6. Angka PMI di atas angka 50 mencerminkan sektor industri sedang ekspansif. Posisi ekspansi […]
-
Ini rincian pagu indikatif anggaran Kementerian Perhubungan di tahun 2022
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengusulkan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 sebesar Rp 32,9 triliun. Adapun rincian pagu indikatif tahun 2022 tersebut, berdasarkan jenis belanja yaitu, belanja pegawai Rp 4 triliun, belanja operasional Rp 3,1 triliun, belanja barang non operasional Rp 25,6 triliun. Kemudian berdasarkan sumber pendanaan, rupiah murni Rp […]
-
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan alternative minimum tax, begini kata Kadin
JAKARTA. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Alternative Minimum Tax (AMT) untuk korporasi yang merugi supaya tetap menyetor pajak ke negara. Kendati demikian, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Juwono menolak adanya rencana tersebut. “Ini rencana kebijakan yang ngawur memajaki yang rugi. Perusahaan rugi artinyakan tidak mampu membayar pajak. Pemerintah […]
WA only