Author: Admin 01
-

Pengamat Nilai Klaim Asuransi bisa Dikenakan PPh. Ini Alasannya
JAKARTA. Kebijakan pengenaan pajak penghasilan atau PPh terhadap klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, dan kematian dinilai sejalan dengan prinsip kesetaraan antar instrumen keuangan. Namun, kebijakan baru itu memerlukan penjelasan lebih rinci dari pemerintah. Omnibus law Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur klaim karena sakit, kecelakaan, dan kematian sebagai objek pengecualian pajak. Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang […]
-

PPh Dividen Terlanjur Dipotong, DJP Bilang Bisa Restitusi
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang terlanjur dipungut setelah berlakunya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 bisa diajukan restitusi. Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah menjelaskan permohonan restitusi bisa diajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/2015 mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak seharusnya […]
-

DJP Imbau Pengusaha Segera Terbitkan Bukti Potong A1
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengimbau pelaku usaha untuk menerbitkan bukti potong A1 guna mendorong pekerja dapat segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan proses sosialisasi sudah disampaikan oleh unit vertikal DJP agar wajib pajak bisa menyampaikan SPT lebih awal untuk tahun pajak 2020. Menurutnya, Direktorat Penyuluhan, […]
-

Harmonisasi rancangan Perpres bidang usaha penanaman modal ditarget rampung pekan ini
JAKARTA. Deputi Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menuturkan, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal saat ini masih dalam pembahasan antara Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Minggu ini Yuliot menambahkan harapannya harmonisasi beleid tersebut dapat dirampungkan. Adapun cakupan yang dibahas dalam harmonasi antara lain pertama, daftar Badan Usaha (BU) prioritas yang […]
-

Inilah stimulus UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021
JAKARTA. Pemerintah meyakini, pemulihan ekonomi 2021 akan didorong oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu berbagai stimulus UMKM kembali digelontorkan agar UMKM mampu bertahan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 63,84 triliun untuk dukungan UMKM , korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski belum memerinci jatah ketiganya, Menteri […]
WA only