Author: Admin 01
-

Duh, Setoran PPN dan PPnBM Masih Tertekan
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) secara neto hingga akhir Oktober 2020 masih mengalami kontraksi 15,21% karena pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir Oktober 2020 hanya senilai Rp328,98 triliun atau 64,82% dari target APBN senilai Rp507,5 triliun […]
-

Perlakuan Perpajakan LPI Bakal Terbagi Jadi 3 Lapisan
Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlakuan perpajakan bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diamanatkan pada Pasal 172 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata memerinci perlakuan perpajakan atas LPI akan terbagi dalam 3 lapisan, yakni pada LPI sendiri, pada perusahaan yang dibentuk LPI bersama mitra investasi, dan pada […]
-

Duh, Penerimaan PPh Badan Masih Tertekan
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga Oktober 2020 masih mengalami terkontraksi 35,01%, jauh lebih dalam dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu minus 0,71%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan data kinerja tersebut dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/11/2020). Menurutnya, kondisi itu salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemberian diskon angsuran […]
-

Database e-Faktur Rusak atau Hilang? Ini Kata DJP
Dalam implementasi e-faktur 3.0, pengusaha kena pajak (PKP) tetap bisa mendapatkan kembali data e-faktur jika database rusak atau tidak bisa digunakan. Melalui laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan terhadap data e-faktur yang rusak atau hilang, PKP dapat mengajukan permintaan kembali data tersebut ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar. “Data e-faktur yang dapat dimintakan terbatas pada data faktur pajak keluaran yang telah diunggah (upload) […]
-

Kunjungan ke Wajib Pajak Terbatas, Ini Langkah Pengawasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) akan tetap menjalankan pengawasan berbasis kewilayahan sebagai bagaian dari upaya pengamanan target penerimaan pajak 2020. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (23/11/2020). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengawasan berbasis kewilayahan idealnya dijalankan dengan pencarian data di lapangan. Namun, dalam […]
WA only