Author: Admin 01
-

MA Putuskan Pemprov Papua Tak Berhak Tarik Pajak Air Freeport
Mahkamah Agung (MA) memutuskan Pemprov Papua tidak berhak menarik pajak air permukaan untuk Freeport Indonesia. MA menilai Freeport di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya antara Freeport dengan pemerintah pusat Indonesia. Hal itu tertuang dalam putusan peninjauan kembali (PK) yang dilansir website MA, Rabu (16/9/2020), di mana kasus bermula saat Pemprov Papua membuat Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan. […]
-

Pemangkasan PPnBM kendaraan bermotor belum akan memacu pembiayaan multifinance
JAKARTA. Guna mendorong industri otomotif dalam negeri, pemerintah berencana memangkas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%. Bila tidak ada aral melintang, kebijakan ini akan berlangsung hingga akhir 2020. Kendati demikian, pelaku multifinance menilai, kebijakan ini belum cukup kuat memacu kinerja pembiayaan yang tenag tertekan dampak pandemi. PT BNI Multifinance menyatakan relaksasi ini akan […]
-

AS tidak setuju, Indonesia belum tarik PPh perusahaan digital asing
JAKARTA. Belum ada kesepakatan global, pemerintah Indonesia sampai saat ini belum berani menarik pajak penghasilan (PPh) atas subjek pajak luar negeri (SPLN) perusahaan digital asing. Selain memilih menunggu kesepakatan global, penerapan PPh perusahaan digital asing makin mundur karena Amerika Serikat (AS) enggan menerapkan saat ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PPh yang merupakan […]
-

Sri Mulyani Ungkap Strategi Kerek Penerimaan Negara 2021, Apa Saja?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyusun sejumlah strategi untuk meningkatkan penerimaan negara pada 2021. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan memulai reformasi pada program pengelolaan penerimaan negara yang mencakup pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, strategi pertama optimalisasi penerimaan negara yakni melanjutkan joint program penerimaan negara antara Ditjen Pajak (DJP), […]
-

Pengenaan PPnBM sektor properti bakal dicabut?
JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun depan akan melakukan analisis terhadap efektivitas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti. Setali tiga uang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah akan direvisi. Dalam dokumen pemaparan […]
WA only