Author: Admin 01
-
Sengketa Biaya Reimbusement Sebagai Penyerahan JKP yang Terutang PPN
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa terkait dengan biaya penggantian atau reimbursement yang dianggap otoritas pajak sebagai penyerahan jasa kena pajak (JKP) terutang pajak pertambahan nilai (PPN). Otoritas pajak berdalil wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi yang dilakukannya dengan PT X senilai Rp39.090.090 hanyalah penggantian biaya transportasi. Oleh karena itu, otoritas pajak menganggap transaksi yang […]
-
Wajib Pajak Belum Lapor SPT Tahunan? Bersiap Terima Ini dari DJP
Ditjen Pajak (DJP) akan kembali melakukan imbauan terhadap wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) hingga tenggat berakhir. Langkah DJP tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (4/5/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengaku otoritas akan menyisir data penyampaian SPT Tahunan PPh. Upaya awal yang […]
-
Meski Ramadan, Inflasi Inti April Diperkirakan Makin Melandai
JAKARTA – Laju inflasi pada April 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi 0,16 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) atau mencapai 1,45 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Laju inflasi pada periode tersebut menguat jika dibandingkan dengan periode Maret 2021 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,08 persen mtm. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, periode Ramadan merupakan pendorong kenaikan harga […]
-
Kunci penting investasi daerah ada di harmonisasi kebijakan pusat dan daerah
JAKARTA. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk membuat peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang ramah investasi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, masalah PDRD adalah salah satu hal yang akan dicermati investor sebelum masuk ke suatu daerah. “Untuk itu, jangan ragu untuk bisa melakukan inovasi. Kami ingin pemerintah […]
-
DJP dan Ratusan Pemda Bertukar Data, Pengawasan Wajib Pajak Makin Kuat
Kerja sama yang dijalin Ditjen Pajak (DJP) dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 169 pemerintah daerah akan memperkuat sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak. Researcher DDTC Fiscal Research Hamida Amri Safarina mengatakan kerja sama tersebut akan menguntungkan. Pasalnya, DJP dan DJPK akan menerima data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak. Pemerintah daerah juga akan mendapatkan data dari DJP untuk mengoptimalkan pajak daerah. “Pertukaran […]
WA only