Author: Admin 01
-
Perlukah Industri Tambang Dapat Insentif? Ini Kata Pemerhati Pajak
Global Alliance for Tax Justice menghelat diskusi daring yang mengupas isu kelayakan industri ekstraktif seperti migas dan pertambangan menerima insentif pajak pada masa pandemi Covid-19. Lidy Nacpil dari Tax & Fiscal Justice Asia (TAFJA) menilai industri ekstraktif seperti pertambangan tidak memerlukan bantuan insentif pajak. Menurutnya, industri ini seharusnya berkontribusi lebih dalam membantu negara menangani Covid-19. “Ada […]
-
Semester I/2020, Setoran Pajak Kendaraan Jauh di Bawah Target
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi penerimaan pajak daerah sepanjang semester I/2020 ini tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama pajak kendaraan bermotor. Kepala Bappenda NTB Iswandi mengatakan kinerja andalan penerimaan daerah dari jenis pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada semester I/2020 masih di bawah 50% dari […]
-
Rendah, Ini Data Terbaru Realisasi Pendapatan Daerah Secara Nasional
Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi pendapatan daerah secara nasional sepanjang semester I/2020 baru mencapai 48,18%. Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pendapatan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia senilai total Rp536,3 triliun. Targetnya senilai Rp1.113 triliun. Menurutnya, realisasi yang kecil tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi virus Corona. “Permasalahan umum yang kita dapatkan menyangkut pendapatan […]
-
Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengestimasi potensi terjadinya kurang bayar akibat pemanfaatan fasilitas diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 cenderung kecil. Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah mengatakan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, baik 30% maupun 50% (mulai masa pajak Juli), diberikan untuk sektor usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor usaha itu mengalami […]
-
Seluruh Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23/26 Harus Pakai E-Bupot
Pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot untuk membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (13/8/2020). Berdasarkan ketentuan KEP-368/PJ/2020, seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk elektronik – tapi belum ditetapkan melalui keputusan dirjen pajak –harus membuat bukti pemotongan dan diwajibkan […]