Author: Admin 01
-
Ditjen Pajak Tambah Badan Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan
Pemerintah menambah jumlah badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari 80 menjadi 89 badan/lembaga. Hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. “Berdasarkan Surat […]
-
Dirjen Pajak Rilis Keputusan Baru Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26
Dirjen pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan pemotong PPh Pasal 23/26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23/26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2017. Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-368/PJ/2020. Keputusan yang berlaku mulai 10 Agustus 2020 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2017. Dalam diktum […]
-
Cara Melapor Form DGT Melalui DJP Online
MENURUT ketentuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26, tarif umum yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar 20%. Meski begitu, tarif tersebut bisa berubah apabila WPLN mengikuti persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Salah satu syarat yang harus dipenuhi WPLN agar tarif PPh Pasal 26 dapat menggunakan tarif P3B adalah mengisi dan melaporkan form […]
-
Berlaku Hingga Desember 2020! Insentif Diskon Pajak PBB Sebesar 50%
Pemkab Temanggung, Jawa Tengah memberikan relaksasi bagi masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan-pedesaan perkotaan (PBB-P2) dengan dua program insentif. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Temanggung Tri Winarno mengatakan payung hukum insentif PBB-P2 diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati No.971.11/269/2020. Dua program insentif yang diatur dalam surat keputusan […]
-
DJP Bakal Libatkan Telkom dalam Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh
Ditjen Pajak (DJP) menjadikan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BUMN, seperti Telkom, sebagai dasar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan MoU integrasi data perpajakan dengan Telkom tidak hanya untuk keperluan berbagi data, tetapi juga keberlanjutan program unifikasi SPT masa PPh. “Integrasi data juga termasuk unifikasi […]
WA only