Author: Admin 01
-
PMK Baru Soal DPP Pengenaan PPN Barang Hasil Pertanian Tertentu
Kementerian Keuangan menerbitkan beleid baru yang mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/PMK.010/2020. Dalam beleid itu, otoritas fiskal mengatur secara khusus nilai lain sebagai DPP dalam pengenaan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. “Untuk lebih menjamin rasa keadilan atas […]
-
Regulasi PPN Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya
Pemerintah dinilai perlu untuk meninjau ulang regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan peran dan tantangan pemungutan PPN saat ini menjadi semakin penting di tengah perubahan ekonomi yang mengarah ke era digital. “Topik PPN menjadi […]
-
Sri Mulyani Revisi Aturan Pelaksanaan Insentif Tax Allowance
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi aturan pelaksanaan tentang fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance). Dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.010/2020, otoritas merevisi Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2020. Beleid yang baru ini diundangkan pada 27 Juli 2020 dan berlaku setelah 15 hari setelahnya. Dalam bagian pertimbangan, otoritas mengatakan […]
-
Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS
Mantan Kepala Perwakilan Dagang (AS) Charlene Barshefsky menyerukan orientasi pajak digital Uni Eropa harus segera diubah agar tidak memengaruhi hubungan politik dan ekonomi dengan Negeri Paman Sam. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan pajak di Eropa telah mengambil tindakan agresif terhadap perusahaan teknologi asal AS dan mendapatkan momentum seiring dengan adanya eskalasi pandemi Covid-19. “Tekno-nasionalisme yang […]
-
Beri Diskon Pajak PBB, Pemkab Ini Raup Rp50 Miliar Dalam Sebulan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor meraup tambahan pendapatan sebesar Rp50 miliar seiring dengan diterapkannya diskon Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) sejak 1 Juli 2020. “Dampak relaksasi pajak sekitar Rp50 miliar sejak 1 juli 2020,” ujar Arif Rahman, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dikutip Selasa (4/8/2020). Arif menjelaskan tambahan pendapatan Rp50 […]
WA only