Author: Admin 01
-

Sebagian Insentif Pajak Diusulkan Digeser Jadi Bantuan Langsung Tunai
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengusulkan realokasi sebagian insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Menurut dia, saat ini banyak pelaku usaha yang merugi akibat pandemi Covid-19. Insentif pajak akan lebih efektif dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha, sambungnya, apabila pemulihan ekonomi sudah berjalan. “Pelaku […]
-

Bagaimana Wewenang Pungutan Otoritas Pajak di Banyak Negara?
Otoritas pajak (tax authority), yang di negara lain juga dinamakan sebagai revenue service atau revenue agency, merupakan agen pemerintah yang umumnya bertanggung jawab untuk pungutan penerimaan pemerintah, baik berupa pajak, bea, cukai, ataupun yang bersifat nonpajak. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengklasifikasikan sembilan kewenangan administrasi yang idealnya dibutuhkan otoritas pajak. Mulai dari kewenangan membuat peraturan sampai […]
-

KLU Masuk PMK 86/2020, Pengajuan Insentif Pajak Ditolak? Ini Kata DJP
Melalui PMK 86/2020, pemerintah menambah jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak mendapatkan sejumlah insentif pajak. Namun, belum bisa dilakukannya pengajuan bagi KLU baru menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (23/7/2020). Sejumlah wajib pajak dengan KLU yang baru dalam PMK 86/2020 mengeluhkan adanya penolakan pengajuan. Hal ini dikarenakan dalam sistem DJP Online, pengajuan insentif masih mengacu […]
-

Realisasi Insentif Pajak Dunia Usaha Baru 13%, Jokowi Minta Terobosan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk dunia usaha di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 hingga 22 Juli 2020 ini baru mencapai 13%. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas bersama Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, Senin (27/7/2020). Realisasi pemanfaatan insentif pajak tersebut baru Rp15,67 triliun dari total […]
-

Kemenkeu Atur Ulang Hibah yang Dikecualikan Sebagai Objek PP
Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan baru mengenai bantuan, sumbangan, hingga harta hibahan yang dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh). Ketentuan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2020 yang baru saja diundangkan pada 20 Juli 2020 dan mengatur kembali PMK sebelumnya yakni PMK No. 245/2008. “Untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang […]
WA only