Author: Admin 01
-
Ada perizinan daerah, Apkasi minta dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
JAKARTA. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) meminta pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan berbagai pihak. Salah satunya dengan Apkasi karena adanya kluster perizinan dan investasi daerah. “Perlu ada hal-hal nanti yang perlu disepakati bersama, jangan sampai ada kewenangan-kewenanngan daerah atas dasar otonomi daerah dan kearifan local yang terpotong ataupun yang diambil alih oleh pusat,” kata Wakil […]
-
DJP: Jumlah WP yang Diminta Lapor Ulang Tidak Banyak
JAKART. Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan tidak banyak wajib pajak yang harus melakukan pelaporan ulang realisasi insentif pajak pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan kendala sistem informasi mengakibatkan laporan realisasi insentif yang dilaporkan wajib pajak tidak terbaca sistem. Menurutnya, jumlah wajib pajak yang diminta melakukan pelaporan ulang tidak […]
-
Jepang Rilis P3B Hasil Modifikasi MLI, Bagaimana Indonesia?
Kementerian Keuangan Jepang telah menerbitkan dokumen perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang telah dimodifikasi berdasarkan multilateral instrument (MLI). Tidak hanya P3B antara Jepang dan Indonesia, Kementerian Keuangan Jepang juga menerbitkan P3B hasil modifikasi MLI atas seluruh P3B antara Jepang dan negara mitra P3B yang turut meratifikasi MLI. Akankah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan langkah serupa, […]
-
Pakar: Pengenaan Pajak Digital Jadi Wujud Kedaulatan Negara
Pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat dalam perumusan kebijakan pajak terkait ekonomi digital. Pengenaan pajak digital dinilai menjadi bentuk dari upaya menunjukkan kedaulatan sebuah negara. Pajak digital yang hendak diterapkan Indonesia, sesuai UU No.2 Tahun 2020, mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan pajak transaksi elektronik (PTE). Pemerintah dinilai sudah berada di […]
-
Benarkah PPN Barang Digital Sebuah Terobosan? Ini Kata Pakar Pajak
JAKARTA – Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji menganggap rencana pengenaan PPN atas transaksi barang digital dan jasa kena pajak (JKP) yang sifatnya dari luar daerah pabean merupakan sebuah terobosan kebijakan. Hal ini dia sampaikan dalam #NgobrolSantaiBisnisCom dengan Tema Siapkah Pajak Digital Diimplementasikan? yang dipandu oleh Content Manager Bisnis Indonesia Tegar Arif. “PPN konteksnya adalah […]
WA only