Author: Admin 01
-

Hipmi Dorong Pemerintah Teruskan Penarikan PPN Pajak Digital
JAKARTA- Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, BPP Hipmi Ajib Hamdani mengungkapkan skema pemungutan PPN dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang diamanatkan dalam PMK 48/2020 tidak melanggar aturan perpajakan internasional. Pasalnya pemerintah mengenakan tarif PPN yang dikeanakan kepada konsumen didaerah pabean Indonesia. “Prinsip dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada pertambahan nilai dari […]
-

Ingin produk UMKM bersaing di marketplace? Menteri Teten Masduki imbau ini
JAKARTA. Isu dahulu bahwa produk UMKM di pasar online atau marketplace kalah mendominasi dengan produk impor diakui Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM) Teten Masduki. Namun kini Pemerintah disebut sudah menerbitkan aturan adanya penerapan de minimus atau tarif impor guna tekan dominasi produk impor di ranah marketplace. “Isu dulu bahwa market online di dominasi produk […]
-

Perhatian! Pajak Hotel dan Restoran Mulai Dipungut 1 Juni 2020
PADANG—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Sumatera Barat mulai memungut pajak hotel, restoran, dan hiburan mulai 1 Juni 2020, seiring dengan dimulainya kenormalan baru atau new normal. Kepala Bapenda Kota Padang Al Amin mengatakan Pemkot sangat membutuhkan uang pajak untuk melanjutkan program pembangunan daerah. Dia juga menilai usaha perhotelan, restoran, dan hiburan kini bisa mulai beroperasi […]
-

NPWP untuk Raih Subsidi Bunga UMKM Bisa Ditetapkan Secara Jabatan
JAKARTA – Debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan plafon kredit sebesar Rp50 juta atau lebih rendah bisa mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan dalam rangka mengakses fasilitas subsidi bunga dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM […]
-

RI Pungut Pajak Digital Mulai Juli, Bagaimana Aturan di Negara Lain?
Pemerintah Indonesia akan menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) transaksi barang dan jasa tak berwujud oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) asing sebesar 10% mulai 1 Juli. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 tahun 2020 yang terbit 5 Mei lalu yang menjadi turunan Pasal 6 Perppu Nomor 1 2020. Pasal 2 ayat (2) PMK […]
WA only