Author: Admin 01
-

Ternyata Ini Alasan Pajak Transaksi Elektronik Diatur di Perppu 1/2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah ingin memberlakukan pajak digital melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 yang diterbitkan untuk merespons virus Corona. Sri Mulyani menilai transaksi elektronik melonjak tajam di tengah virus Corona karena masyarakat mengurangi mobilitas fisiknya. Oleh karena itu, pemerintah ingin memungut pajak pada perusahaan-perusahaan digital yang mendapat keuntungan besar […]
-

Beri Perlakuan Sama, Pemerintah Kenakan Pajak Transaksi Elektronik
Pemerintah mengenakan pajak transaksi elektronik untuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri yang tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Upaya untuk memberikan level playing field yang sama dengan transaksi elektronik dalam negeri ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 tentang Kebijakan […]
-

Jokowi Berikan Relaksasi Pajak untuk Industri, Ini Daftarnya
JAKARTA – Pemerintah berupaya meringankan beban pelaku usaha di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Salah satunya dengan memberikan relaksasi pajak. Presiden Joko Widodo mengatakan relaksasi pajak ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia akibat pandemi corona. Berikut daftar pajak yang diberikan Jokowi dalam upaya meredam dampak ekonomi akibat corona: Pertama, Jokowi akan memberikan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) […]
-

Jokowi Berikan Relaksasi Pajak, Ini Daftarnya
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meringankan beban pelaku usaha ditengah pandemi virus corona (Covid-19). Salah satunya dengan memberikan relaksasi pajak. Presiden Joko Widodo mengatakan relaksasi pajak ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia akibat pandemi corona. Berikut daftar pajak yang diberikan Jokowi dalam upaya meredam dampak ekonomi akibat corona: Pertama, Jokowi akan memberikan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) […]
-

PPh Badan turun jadi 22% mulai tahun ini tanpa omnibus law
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% di tahun 2020 ini. Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap, yaitu menjadi 22% pada tahun 2021 -2022, dan selanjutnya menjadi 20% pada 2023. Penurunan tarif PPh Badan awalnya direncanakan melalui penerbitan Omnibus Law Perpajakan yang drafnya […]
WA only