Author: Admin 01
-

Investor Harapkan Insentif Pajak Pasar Modal
JAKARTA – Pelonggaran pajak kepada investor dipercaya bisa mendorong naik Indeks Harga Saham Gabungan. Akankah pemerintah merealisasikannya dalam Omnibus Law? Head of Capital Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan dampak virus Covid-19 belum mencapai level tertinggi. Oleh sebab itu dia berharap otoritas pasar modal dapat memberikan stimulus tambahan. “Saat ini baik operasional dan pendapatan […]
-

7 Usulan Kebijakan untuk Tekan Dampak Ekonomi Akibat Corona
JAKARTA – Center of Reform on Economics (CORE) mengusulkan tujuh kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dari Covid-19. Dalam CORE Quarterly Economic Review yang diterima Bisnis.com pada Minggu (29/3/2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Baca Juga : PENANGANAN WABAH […]
-

Ekonomi Tertekan Covid-19, Pemerintah Didesak Lakukan Relaksasi Ekspor
JAKARTA – Sejumah kalangan mulai dari Anggota DPR hingga pengusaha meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi kebijakan ekspor termasuk barang tambang akibat dampak dari pandemi virus corona yang membahayakan perekonomian setelah nilai tukar rupiah melemah ke level Rp16.000 terhadap dolar AS. Aggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo mengatakan relaksasi ekspor diperlukan selain impor […]
-

Kementerian Keuangan Ubah Ketentuan Mengenai Harga Transfer (APA)
JAKARTA – Pengajuan permohonan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA) saat ini dapat diajukan melalui formal application tanpa mendahului prosedur pembicaraan awal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer atau APA yang merevisi PMK sebelumnya yakni PMK No. 7/2015. Kelengkapan dokumen pengajuan permohonan […]
-

Terbatas di Manufaktur, Stimulus Pajak Perlu Ditambah
JAKARTA – Stimulus pajak di tengah wabah Covid-19 perlu segera ditambah dan tidak hanya dibatasi pada sektor manufaktur. Saat ini, tercatat hanya pekerja dari 440 usaha manufaktur yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/2020 yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Adapun […]
WA only