Author: Admin 10
-
Tekor APBN Diprediksi Melebar ke 2,5% di 2020
Jakarta, Pemerintah menyebut ada pelebaran defisit anggaran APBN tahun 2020 karena dampak dari merebaknya virus corona. Pemerintah harus menyiapkan dana sekitar Rp 10,3 triliun untuk menangkis virus yang berasal dari China ini. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut pemerintah terpaksa harus melalui penerbitan utang yang otomatis melebarkan defisit anggaran yang sudah ditetapkan 1,76% di APBN 2020. Lembaga analisis Fitch […]
-
Kadin Kabupaten Malang Usul Pemerintah Hitung Ulang Ketentuan Pajak
Malang, Rencana pemerintah menerapkan Omnibus Law Perpajakan mendapat masukan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Malang. Dalam diskusi terbatas dengan perwakilan Setjen DPR RI, para anggota Kadin mengusulkan agar pemerintah mengkaji lebih detail terkait insentif perpajakan bagi pengusaha. “Akses kepada pengusaha terutama dalam hal kemudahan birokrasi perizinan dan perpajakan harusnya dibenahi,” ujar Ketua Kadin […]
-
Cari Dukungan soal RUU Cipta Kerja, Koalisi Pemerintah Dekati Partai Oposisi
JAKARTA, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini partai koalisi pemerintah tengah menggalang dukungan politik dari partai oposisi terkait omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Airlangga mengatakan PKS telah menyatakan dukungan untuk RUU Cipta Kerja meski dengan sejumlah catatan. “Proses politik sedang berjalan. Salah satunya kemarin sudah ketemu PKS. PKS setuju transformasi struktural dan secara prinsip mendukung omnibus law, […]
-
Pemprov DKI Resmi Ajukan Kenaikan Pajak Parkir
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi mengajukan revisi regulasi terkait pajak parkir ke DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sekretaris Bapenda DKI Jakarta Pilar Hendrani menjelaskan penyesuaian pajak parkir ini akan berupa kenaikan tarif pajak, serta pengaturan irisan pajak parkir yang belum tersentuh, misalnya terkait parkir valet. Harapannya, perubahan atas Peraturan Daerah No 16/2010 tentang Pajak […]
-
Ketua Apindo: Omnibus Law Tak Hanya soal Buruh & Pengusaha, tapi Lapangan Kerja
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J. Supit menilai bahwa pro kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja di masyarakat tidak bisa disimplifikasi menjadi persoalan antara buruh dan pengusaha saja. Kebutuhan akan lebih banyak lapangan kerja dan ancaman lebih banyak angkatan kerja yang menganggur, juga jadi persoalan yang coba diselesaikan melalui beleid ini. “Kita harus ingat […]
WA only