Author: Admin 10
-
Pajak baru sasar pengguna Sportify, Netflix dkk, belum penghasilannya di Indonesia
Pengguna layanan digital perlu bersiap tambah beban. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menarik pajak layanan jasa digital dari pelanggan. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 yang terbit akhir pekan lalu, kantor pajak bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari perusahaan digital luar negeri atau impor. Dengan ketentuan ini, produk digital seperti […]
-
Pandemi covid-19 akan menentukan masa depan sektor perpajakan
JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kondisi perekonomian global berada di bawah bayang-bayang double economic shock, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial-ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Bawono Kristiaji, Partner of Tax Researcher & Training Service DDTC, mengatakan, belajar dari berbagai krisis sebelumnya […]
-
Insentif pajak bengkak jadi Rp 123 triliun dari semula Rp 63,1 triliun, apa sebabnya?
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lagi-lagi merombak bujet insentif pajak dari Rp 63,1 triliun menjadi Rp 123,01 triliun. Anggaran tersebut digelontorkan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perekonomian dalam negeri. Sebetulnya tidak ada tambahan insentif pajak dari pemerintah. Hanya saja, alokasi dana insentif pajak membengkak lantaran perluasan wajib pajak (WP) yang bakal menerima. […]
-
Mantan Dirjen Pajak sebut insentif pajak saat Ini kurang akomodatif ke dunia usaha
JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Tahun 2000-2001 Machfud Sidik mengatakan insentif pajak yang digelontorkan pemerintah saat ini tidak cukup akomodatif menyokong dunia usaha. Mantan Dirjen Pajak itu bilang seharusnya insentif tidak hanya pajak yang diatur pusat saja, tapi juga pajak daerah, misalnya pajak hotel dan restoran yang mana tiap daerah memiliki tarif berbeda. Bila hal tersebut […]
-
Indef mendukung upaya pemerintah dalam pemungutan pajak digital
JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, resmi akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa digital mulai 1 Juli 2020 mendatang. Pengenaan PPN yang ditetapkan, adalah sebesar 10% dari nilai yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, […]
WA only