Author: Admin 10
-
Kebijakan Pemangkasan Tarif Pajak Donald Trump Bumerang Bagi AS, Ekonomi Hanya Diprediksi Tumbuh 2,5 Persen di Tahun 2019
Gedung Putih mengklaim pemangkasan tarif pajak perusahaan dari 35 persen menjadi 21 persen, serta menyusutnya defisit perdagangan akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan menjadi 3,0 persen secara berkelanjutan. Kebijakan ini justru ramai-ramai dikritisi para ekonom. Para ekonom jutru menunjuk pada masalah struktural seperti produktivitas rendah dan pertumbuhan populasi. Beberapa juga berpendapat bahwa secara […]
-
Kemenkeu: Pengusaha Tak Perlu Takut Data Diintip DJP
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mendorong seluruh pengusaha di Tanah Air mengintegrasikan data transaksinya dengan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan. Dia pun menjamin seluruh data yang diintegrasikan aman. Suahasil menyebut selama ini stigma yang ada di pengusaha kebanyakan takut untuk mengintegrasikan dikarenakan faktor keamanan. Selain itu, proses yang berbelit juga menjadi ketakutan bagi para […]
-
Pajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLN
JAKARTA–Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama PT PLN (Persero) menandatangani MoU terkait integrasi data perpajakan. MoU ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sudah dilakukan terhitung sejak 2018 dalam bentuk e-faktur host-to-host. Bagi wajib pajak (WP), langkah ini mengurangi beban kepatuhan atau beban administratif yang selama harus ditanggung oleh WP serta menekan potensi sengketa perpajakan […]
-
Strategi Kelas Menengah Menjauh dari Ujung Jurang Kemiskinan
Bank Dunia baru saja mengeluarkan laporan dengan tajuk Aspiring Indonesia, Expanding The Middle Income Class. Laporan tersebut membahas kelas menengah di Indonesia yang dinilai menjadi motor penggerak ekonomi RI. Indonesia memiliki 52 juta penduduk yang masuk dalam kelas menengah. Jumlah ini artinya satu dari lima penduduk Indonesia masuk ke dalam kelas menengah. World Bank Acting […]
-
DPR Berencana Perluas Basis Pajak
Jakarta: Pemerintah dan DPR berencana untuk memperluas jenis Barang Kena Cukai (BKC) selain ke produk tembakau, etil alkohol, dan minuman beralkohol, dengan menyasar produk kantong plastik dan minuman manis berkemasan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mengatakan DPR akan merampungkan pembahasan mengenai pengenaan cukai kantong plastik pada masa sidang DPR atau pada akhir April […]
WA only