Author: Admin 15
-
DJP Bantah Data Wajib Pajak Bocor
Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan tanggapan atas utas dari akun Darktracer di Twitter, mengenai lebih dari 49 ribu credential user bocor yang dipakai untuk masuk ke dalam situs web pemerintahan. Pihak otoritas memastikan, data DJP termasuk data wajib pajak yang disimpan oleh pihak berwenang dalam kondisi aman dan dapat diakses sebagaimana biasanya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-

DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman Meski Terjadi Kebocoran
Peneliti keamanan siber asal Singapura DarkTracer melaporkan terdapat kebocoran data kredensial dari 49 ribu lebih situs pemerintah di seluruh dunia termasuk milik Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Meski demikian, Ditjen Pajak memastikan data-data wajib pajak masih aman dan masih bisa diakses sebagaimana biasanya. “Kebocoran data justru diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware kemudian digunakan untuk masuk ke […]
-

Fakir PAD, Ini Deretan Pemda di Sumsel Bergantung ke Menkeu Sri Mulyani
PALEMBANG — Pemerintah daerah di Sumatra Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi dari dana transfer pusat yang dikelola Kementerian Keuangan untuk menggerakkan roda pemerintahan daerah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menyebut bahwa hanya dua dari 18 pemda yang masuk kategori mandiri. Kepala Kanwil DJPb Sumsel Lydia K Christianty mengatakan rasio pendapatan asli daerah (PAD) […]
-

Dirjen Pajak Ungkap Asal Mula Kebocoran Data Pengguna
akarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan data DJP termasuk data wajib pajak yang disimpan oleh DJP dalam kondisi aman dan dapat diakses sebagaimana biasanya. Hal tersebut menanggapi sebuah utas dari akun Darktracer yang isinya antara lain mengatakan sebanyak lebih dari 49 ribu credential user bocor yang dipakai untuk masuk ke dalam situs web pemerintahan. “Berdasarkan investigasi kami, situs DJP dipastikan […]
-
Sri Mulyani Tawarkan 3 Program Tax Amnesty, Apa Itu?
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.03/2021 pemerintah mengatur pedoman teknis pengungkapan harta bersih (deklarasi), pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi) dan investasi harta bersih pada Surat Berharga Negara, atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan. […]
WA only