Author: Admin 15
-
Jangan Salah! Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan
Wajib Pajak (WP) punya kewajiban untuk melaporkan harta yang diperoleh setiap tahunnya. Semua harta yang dimiliki atau diperoleh sepanjang tahun 2022 lalu harus dilaporkan melalui SPT Pajak tahun 2023 ini. Untuk periode pelaporan SPT Tahunan, Wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu sampai 31 Maret 2023 dan wajib pajak badan sampai 30 April 2023. Seluruh […]
-
Bos BI Bakal Minta Sri Mulyani untuk Beri Insentif Pajak yang Lebih Menarik Bagi DHE
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengaku sudah menyiapkan gula-gula untuk membuat eksportir betah memarkir devisa hasil ekspor (DHE) lebih lama di Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya terus melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mempermulus upaya BI ini. Perry mengaku ia berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberi insentif pajak yang lebih menarik. “Kami akan […]
-
Wajib Pajak Tak Validasi NPWP dan NIK, Ini Konsekuensinya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bila pemadanan data NIK dengan NPWP ini tidak dilakukan oleh para wajib pajak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, […]
-
Pemerintah Pungut Pajak dari Masyarakat, Sri Mulyani: Dibalikke Meneh!
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat akan kembali diberikan lagi untuk masyarakat. Pengembalian pajak itu dilakukan lewat berbagai hal, mulai dari untuk UMKM hingga pembangunan. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam salah satu unggahannya di Instagram. Dia mengunggah kegiatannya saat melakukan Seminar Ekonomi Nasional Gerakan Pemuda […]
-
Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak, Sri Mulyani: Wujud Keberpihakan Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus berupaya mewujudkan sistem pajak yang berpihak dan adil bagi masyarakat. Sri Mulyani mengatakan keberpihakan tersebut misalnya tercermin dari ketentuan tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Selain itu, pemerintah juga menerapkan batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. “Jadi UMKM […]
WA only