Author: Admin 12
-
Tambah Lagi 4 Perusahaan Pemungut Pajak Digital PPN PMSE
Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk 4 perusahaan pemungut pajak digital Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selama Januari 2022. Empat perusahaan tersebut adalah Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertaiment Inc., dan Twitch Interactive Singapore Pvt., Ltd. “Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertaiment Inc., dan Twitch Interactive Singapore Pvt., Ltd wajib melakukan […]
-
Empat Perusahaan Digital Jadi Pemungut PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk empat perusahaan digital Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selama bulan Januari 2022. Empat perusahaan tersebut adalah Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertainment Inc., dan Twitch Interactive Singapore Pvt., Ltd. “Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertainment Inc., dan Twitch […]
-
Tiga Hari Berturut-turut, Harga CPO Rally Hingga Tembus Rekor
Selama tiga hari berturut-turut, harga Crude Palm Oil (CPO) rally hingga menembus rekor. Kenaikan harga CPO ini terjadi seiring dengan kenaikan harga komoditas lainnya. Serta, tingginya permintaan minyak nabati. Berdasarkan Bursa Malaysia Derivatives pada penutupan Rabu (23/2), Kontrak berjangka CPO untuk pengiriman Maret 2022 terpantau naik 152 Ringgit Malaysia menjadi 6.506 Ringgit Malaysia per ton. Untuk kontrak […]
-
Faisal Basri: Penguasa tutup mata ‘lindungi’ China eksploitasi SDA
kabarbisnis.com: Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pemerintah yang seakan buta dengan sejumlah kerugian dalam investasi sumber daya alam (SDA) seperti nikel, termasuk di dalamnya perekrutan para tenaga kerja asing asal China. Dalam serangkaian investasi soal nikel tersebut, Faisal menyebut Ibu Pertiwi cuma dapat upah kuli dan biaya sewa lahan ala kadarnya. Faisal mengatakan, pemerintah –yang […]
-
Penerapan Pajak Karbon ke PLTU Dinilai Belum Tentu Optimal, Ini Alasannya
Pemberlakuan pajak karbon terhadap sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena pajak. Pemerintah perlu menyampaikan tolok ukur pemberlakuan pajak karbon dengan jelas. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai bahwa belum terdapat penjelasan dari pemerintah terkait proses bisnis karbonisasi. Hal […]
WA only