Author: Admin 12
-

Optimalkan Reformasi Struktural
Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memang harus turun pada 2022 disebabkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada awal pandemi dikeluarkan regulasi yang menyatakan defisit boleh dilebarkan sampai 6 persen selama kurang lebih tiga tahun. “Ini artinya, pada 2022, seharusnya defisit APBN harus mendekati 3 persen (angka defisit sebelum pelebaran),” ucap Direktur Program Indef, Esther Sri […]
-

Batas Lebih Bayar Restitusi PPN bagi Pengusaha Naik Jadi Rp5 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi aturan pajak, Kini batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp5 miliar. Penyesuaian batasan tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. […]
-

Rupiah Menguat ke Rp14.294 Berkat Tax Amnesty Jilid II
Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.294 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis (13/1) sore. Mata uang Garuda ini menguat 29 poin atau 0,20 persen dari sebelumnya, yakni Rp14.323 per dolar AS.Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di level Rp14.311 per dolar AS sore ini. Angkanya […]
-

Insentif Pajak Kesehatan Diperpanjang hingga Akhir Juni 2022
Pemerintah memperpanjang insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi covid-19 dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan sampai dengan akhir Juni 2022. Perpanjangan insentif ini diberikan karena pandemi covid-19 belum selesai. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 dan […]
-

Pajak Reklame Naik Jadi Maksimal 25 Persen
Pemerintah menaikkan pajak reklame menjadi 25 persen dari nilai sewa reklame. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).“Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25 persen,” tulis Pasal 63 Ayat 1 aturan tersebut. Sebelumnya, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan […]
WA only