Author: Admin 12
-

Tax Amnesty II: Waspadai Wajib Pajak Nakal!
POLEMIK Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti tidak ada habisnya. Terlebih lagi dengan diulanginya program tax amnesty, yang kali ini berlabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS atau tax amnesty jilid II ini akan dilaksanakan selama enam bulan, yakni mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ada dua jenis kebijakan pengampunan pajak dalam PPS […]
-

Jangan Lupa! Jualan Online Tetap Harus Bayar Pajak
Masih ingat? Pekan lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan ‘surat cinta’ dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditujukan kepada seorang pelapak online untuk membayar tagihan pajak hingga Rp 35 juta.DJP menyampaikan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara daring dan UMKM tidak mengugurkan kewajiban seseorang untuk membayar pajak selagi memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif. Oleh karena […]
-

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rosehan mengatakan, pihaknya menyetujui apabila kewenangan pajak dan retribusi pertambangan dikembalikan ke daerah. Menurutnya, jika kewenangan pajak itu dikembalikan ke daerah, maka akan sangat menguntungkan pemerintah daerah (pemda), terutama dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau menguntungkan kenapa tidak,” imbuh Rosehan seperti dalam siaran […]
-

Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Rp 953,6 Triliun hingga Oktober 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak Rp 953,6 triliun hingga Oktober 2021. Nilai itu setara dengan 77,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar Rp 1.229,59 triliun. “Ini terjadi pertumbuhan 15,3 persen, tahun lalu kita mengalami kontraksi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual Kamis, 25 November 2021. Menurutnya, pertumbuhan realisasi […]
-

ESDM Buka-bukaan soal Dampak Pajak Karbon ke Tarif Listrik
Kementerian ESDM buka-bukaan soal dampak penerapan kebijakan pajak karbon bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara mulai 1 April 2022 mendatang terhadap tarif listrik bagi masyarakat.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan pajak tak serta membuat tarif listrik jadi naik atau mahal. Sebab, pemerintah baru menerapkan kebijakan ini secara terbatas dan tarif yang rendah. “Tetapi […]
WA only