Author: Admin 12
-

Ada Tax Amnesty Sampai PPN Naik, Rasio Pajak Diramal Melonjak
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menargetkan penerimaan pajak di tahun depan naik 0,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara rinci, Suahasil mengatakan, di tahun depan, jika tidak ada reformasi pajak dan UU HPP, maka tax ratio pada 2021-2025 hanya akan stagnan pada kisaran 8,4% hingga 8,6% […]
-

Ada insentif pajak, begini efeknya terhadap basis pajak menurut Wamenkeu
Sejak tahun 2017, setiap tahunnya pemerintah harus kehilangan basis pajak Rp 230 triliun-Rp 270 triliun karena beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazera dalam Webinar Tax Prime, Kamis (11/11). “Sejak tahun 2017 hingga 2020 ini, setiap tahunnya sekitar Rp 230 triliun sampai Rp 270 triliun (pajak) tidak […]
-

Tax Ratio Indonesia Naik Jadi 9,2% dengan UU HPP
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diyakini akan memberikan tambahan tax ratio sebesar 0,8% terhadap PDB. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan tax ratio Indonesia pada tahun depan hanya 8,44% PDB bila tidak ada reformasi pajak dan UU HPP. Sementara dengan UU HPP dan reformasi pajak, tax ratio pada tahun depan diperkirakan akan mencapai 9,22% dari PDB atau senilai Rp1.649,3 triliun. “Ini […]
-

Dirjen Pajak: UU HPP Jadi Batu Pijak Penting dalam Reformasi Lanjutan
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan terbitnya UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berfungsi ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU HPP tak hanya untuk memperbaiki kebijakan perpajakan saat ini. Aturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober tersebut juga menjadi basis kebijakan perpajakan yang […]
-

Mulai Maret 2022, Keuntungan dari Cryptocurrency Bakal Dipajaki
Pemerintah Austria berencana memajaki mata uang kripto (cryptocurrency) layaknya saham dan obligasi. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan mengenakan pajak atas keuntungan modal dari kripto dengan tarif 27,5%. Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan pajak tersebut akan diberlakukan mulai Maret 2022. Menurut otoritas fiskal, pemajakan tersebut menjadi pungutan pertama pajak kripto yang dilakukan di kawasan Uni […]
WA only