Author: Admin 12
-

RI Kantongi Rp2,5 T dari Pajak Digital Netflix Dkk
Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyebut penerimaan negara dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital, seperti Netflix, Shopee, dan kawan-kawan tembus Rp2,5 triliun.Realisasi penerimaan berasal dari 83 perusahaan yang berstatus Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pemerintah memungut PPN terhadap 83 perusahaan yang melakukan PMSE berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2020. “Sudah cukup banyak pendapatan […]
-

Tax Amnesty II: Begini Cara Hitung Kalau Lapor Uang & Rumah!
Pengampunan pajak atau tax amnesty kembali digulirkan. Kebijakan pengampunan pajak kali ini dinamakan oleh pemerintah sebagai program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS WP). Dalam program PPS yang tertuang di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah memutuskan untuk mengampuni lagi para wajib pajak yang menjadi peserta Tax Amnesty Jilid I, yang pada waktu itu […]
-

Konsensus Pajak Global Buka Peluang Penerapan PPh Perusahaan Multinasional
Pemerintah menilai bahwa penerapan konsensus pajak global dalam proposal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dapat membuka peluang implementasi pajak penghasilan atau PPh yang lebih baik. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa pembahasan penerapan konsensus pajak global oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih berlangsung. Menurutnya, Indonesia turut menyampaikan […]
-

Mulai 2022, Tarif PPh Badan Dikenakan 22 Persen
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan DPR bersama pemerintah beberapa waktu lalu. UU HPP ini mengatur secara komprehensif penyesuaian berbagai kebijakan perpajakan yang ada selama ini.Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan […]
-

Kemenkeu: Pajak karbon penting untuk ciptakan ekonomi berkelanjutan
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menegaskan penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan milestones penting menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. βIni juga menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim di tingkat global,β kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu. Febrio […]
WA only