Author: Admin 12
-
Intensifikasi Pemungutan PPN pada Masa Pandemi
AKHIR Juni lalu, pemerintah melalui Ditjen Pajak (DJP) gencar mengedukasi wajib pajak terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako dan jasa pendidikan. Lewat surat elektronik, pemerintah menegaskan sejumlah poin penting terkait usulan perubahan pemungutan PPN. Pertama, usulan pengurangan berbagai fasilitas PPN yang selama ini tidak tepat sasaran dan memunculkan distorsi. Kedua, usulan pengenaan skema PPN multitarif. Ketiga, usulan pengenaan […]
-
Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan
Seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI menyampaikan pandangannya terkait pemberian asistensi penagihan pajak global yang diusulkan oleh pemerintah pada RUU KUP. Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP hanya Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra yang memberikan catatan khusus kepada pemerintah mengenai usulan klausul baru ini. Menurut Fraksi Partai Golkar, kewenangan untuk memberikan […]
-
Insentif supertax deduction kurang diminati karena banyak perusahaan merugi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat insentif pajak supertax deduction yaitu berupa pengurangan penghasilan bruto bagi perusahaan yang berinvestasi di kegiatan vokasi, masih kurang dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan merugi dan terkendala persyaratan. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, aturan insentif pajak supertax deduction tersebut baiknya silakukan revisi. Sebab, ketika suatu insentif […]
-
Harta Karun RI Harganya Naik RIbuan Persen, Kas Negara Cuan!
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketiban untung dari lonjakan harga komoditas. Lihat saja realisasi bea keluar (BK) hingga Agustus 2021 naik 1056,72%. “BK terutama karena komoditas-komoditas. Kenaikan bahkan capai 1056,72%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021) Komoditas dengan sumbangan terbesar adalah minyak kelapa sawit atau crude palm […]
-
Mayoritas fraksi di DPR dukung pengenaan pajak bagi wajib pajak merugi
Mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Komisi XI DPR RI mendukung inisiasi pemerintah untuk menerapkan alternative minimum tax (AMT) atau pengenaan pajak terhadap wajib pajak merugi. Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP […]
WA only