Author: Admin 12
-

Anggota DPD ini sebut skema pajak harus berorientasi untuk mitigasi perubahan iklim
Jakarta. Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan B Najamudin mengusulkan agar mekanisme perpajakan nasional harus berorientasi pada agenda mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan usaha mikro kecil sebagai penopang ekonomi nasional. “Kita menyadari bahwa pajak masih menjadi sumber pendapatan utama negara saat ini. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak berperan penting dalam pembangunan negara dan mendukung jalannya […]
-

Begini upaya UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19
Jakarta. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam perilaku pelanggan dan mengharuskan pelaku bisnis untuk beradaptasi. Tak ayal berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut laporan Kearney “Unlocking the Next Wave of Digital Growth: Beyond Metropolitan Indonesia”, kerjasama antara e-commerce, BUMN, dan sektor pemerintah berperan penting […]
-

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR. Tujuannya adalah memperluas basis penerimaan pajak dan meminimalisasi efek lingkungan dari emisi karbon. Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima […]
-

DPR minta tartif pajak karbon menjadi Rp 5 per kilogram CO2e
Pemerintah tengah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Tujuannya guna memperluas basis penerimaan pajak, sekaligus meminimalisasi emisi yang dihasilkan terhadap dampak pencemaran lingkungan. Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid yang mengusung metode omnibus […]
-

Diskon PPnBM berlaku hingga Desember 2021, Wamenkeu: Demi dorong percepatan konsumsi
Diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian kendaraan bermotor hingga 100% diperpanjang hingga Desember 2021. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta masyarakat untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah tersebut. “Tadinya insentif pengurangan 100% sampai dengan bulan Agustus. Ini baru kami perpanjang. Silakan dinikmati PPnBM gratis sampai dengan bulan Desember 2021,” ujar […]
WA only