Author: Admin 12
-

Pajak Karbon di Depan Mata, Beban Fiskal Perusahaan Siap-Siap Naik
Perusahaan lokal di Korea Selatan diproyeksikan bakal menanggung ongkos yang jauh lebih tinggi jika kebijakan pajak karbon mulai diimplementasikan. Berdasarkan hasil riset sebuah lembaga pemeringkat kredit, perusahaan yang terdampak kebijakan baru ini harus membayar pajak tambahan 7,3 triliun won hingga 36,3 triliun won. Angka ini setara US$30 miliar atau Rp428 triliun. “Biaya keuangan akan lebih […]
-

Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%
Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP). Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah […]
-

Kemenkeu beberkan kriteria sekolah yang bakal kena pungutan PPN 7%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP). Wacana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah […]
-

Pemerintah akan sederhanakan pajak daerah dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemankeu) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan restrukturisasi atau penyederhanaan sejumlah pajak daerah. Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan, sesuai naskah akademik RUU HKPD yang diterimanya, pajak daerah akan direstrukturisasi dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak. […]
-

Pajak dan retribusi daerah akan disederhanakan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemankeu) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan restrukturisasi atau penyederhanaan sejumlah pajak daerah. Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan, sesuai naskah akademik RUU HKPD yang diterimanya, pajak daerah akan direstrukturisasi dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak. […]
WA only