Author: Admin 12
-
Reformasi Regulasi Pajak, Sri Mulyani Minta Dukungan DPR
Pembaruan regulasi adalah salah satu dari 5 pilar reformasi pajak guna menciptakan penerimaan negara yang lebih optimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta dukungan kepada DPR RI dalam proses penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan. “Pada bagian regulasi perpajakan kami mohon dukungan DPR untuk terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” ujar Sri Mulyani dalam […]
-
Peraih Nobel Ekonomi Ini Beri Saran Soal Tarif Pajak Minimum Global
Peraih Nobel di bidang ekonomi Joseph Stiglitz memberikan apresiasi atas inisiatif internasional dalam memajaki perusahaan-perusahaan multinasional melalui reformasi sistem pajak. Stiglitz menilai proposal pajak perusahaan minimum global merupakan terobosan dalam merombak sistem perpajakan internasional. Namun, ia berpandangan tarif sebesar 15% masih terlalu rendah untuk memerangi sisi gelap globalisasi. “Ini inisiatif yang fantastis. Sistem perpajakan multinasional […]
-
Dirjen Pajak Tunjuk WeTransfer dan OffGamers Global Jadi Pemungut PPN
Dirjen pajak kembali menunjuk 2 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital. Dalam siaran pers DJP No. SP-30/2021, Senin (6/9/2021), kedua perusahaan memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN pada perdagangan melalui sistem elektonik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Kedua pelaku usaha tersebut yakni WeTransfer B.V dan […]
-
Bekasi Beri Insentif Hapus Sanksi Pembayaran Pajak Daerah Mulai 1 September
Pemerintah Kota Bekasi mengurangi ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi pembayaran pajak daerah mulai 1 September 2021. Pemberian insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di masa pandemi COVID-19 hingga 20 Desember. Kebijakan ini diambil Kota Bekasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Sajekti Rubiyah mengatakan pemerintah kota telah memberlakukan sejumlah skema untuk […]
-
Kapan Pajak Pendidikan Akan Berlaku?
Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus dalam menangani pandemi serta fokus memulihkan ekonomi. “Saat ini kita tidak membicarakan lagi […]
WA only