Author: Admin 12
-
Asyik, Ada Pemutihan Denda dan Diskon Pajak Mulai Hari Ini
Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau memberikan pembebasan denda dan diskon pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 50%, mulai hari ini. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan kebijakan itu diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa segera […]
-
Di Balik Digitalisasi Administrasi Pajak
DIGITALISASI ekonomi menjadi salah satu pemicu reformasi perpajakan jilid III yang dimulai sejak 2016. Selain dari sisi kebijakan, administrasi pajak juga perlu diperbarui mengikuti dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Alhasil, pemerintah menggulirkan agenda pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Tanpa diduga, pada 2020, pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Pembatasan mobilitas dan aktivitas tatap muka […]
-
Tarif Pajak Karbon Bisa Disesuaikan Lewat Aturan Turunan
Tarif pajak karbon yang masuk pembahasan RUU KUP bisa diubah atau diperinci lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP). Dalam RUU KUP, tarif pajak karbon yang diusulkan pemerintah adalah senilai Rp75 per kilogram CO2 ekuivalen atau satuan yang setara. “Ada perhitungan yang kita siapkan dan tarifnya Rp75 per kilogram CO2 ekuivalen. Untuk masing-masing aktivitas atau kegiatan […]
-
Wah, Setoran Pajak dari Konstruksi dan Real Estat Akhirnya Positif
Pemerintah mencatat kinerja penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estat terus membaik dalam tahun berjalan ini. Pada Juli 2021, penerimaan pajak dari dua sektor tersebut tumbuh 22% dari Juli 2020. Pemerintah menyebutkan penerimaan penerimaan dari sektor konstruksi dan real estat salah satunya disebabkan pulihnya kegiatan usaha di sektor tersebut seiring dengan pemberian insentif PPN […]
-
Dukung Dunia Usaha, Masa Penangguhan Penagihan Pajak Diperpanjang
Pemerintah Argentina memutuskan untuk memperpanjang masa penangguhan penagihan pajak terhadap sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19 hingga 30 November 2021. Keputusan pemerintah tersebut diatur dalam Resolusi Umum No. 5052/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang mengatur penangguhan proses penuntutan dan tindakan paksa dalam rangka penagihan pajak hingga 30 November 2021. “Ini untuk memitigasi dampak negatif yang […]
WA only