Author: Admin 12
-

Atasi Krisis Perumahan, Rumah Kosong Bakal Kena Pajak Lebih Tinggi
Pemerintah Irlandia tengah merancang kebijakan fiskal yang akan mendorong redistribusi kepemilikan properti secara nasional. Menteri Perumahan Darragh O’Brien mengatakan pemerintah telah menyusun proposal pajak properti yang tidak ditinggali atau kosong. Menurutnya, desain kebijakan fiskal tersebut sebagai solusi mengatasi krisis perumahan. “Rencana pajak properti kosong akan berlaku berdasarkan informasi yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang berwenang […]
-

Soal Rencana Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Asosiasi UMKM
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) khawatir rencana pengenaan pajak penghasilan minimum atau alternative minimum tax (AMT) akan berdampak terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan wacana itu akan memberatkan pelaku usaha di tengah upaya bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Selain itu, pengenaan AMT juga berpotensi menghambat pelaku UMKM mengembangkan usahanya. “Ini sangat memberatkan […]
-

Insentif Pasal 31E UU PPh Bakal Dihapus, DJP: Sudah Tidak Relevan
Makin rendahnya tarif pajak penghasilan (PPh) badan turut menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk menghapus Pasal 31E UU PPh melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan tarif PPh badan yang makin rendah membuat insentif Pasal 31E menjadi tidak relevan. “Mengingat […]
-

Jika rasio utang mencapai level ini, pemerintah perlu waspada
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy memproyeksikan, rasio utang pemerintah sampai dengan akhir tahun 2021 masih akan berada di kisaran 30% sampai 39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Kebutuhan pembiayaan utang saya kira tidak melebar jauh dibandingkan proyeksi pemerintah atau berada dalam kisaran Rp 1.117 triliun, sementara belanja diperkirakan proyeksinya akan […]
-

Pelaku UMKM keberatan adanya klausul penghapusan pasal 31E dalam RUU KUP
Pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengajukan kepada parlemen untuk menghapus Pasal 31 E Undan-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan (PPh). Ketua UKM Indonesia, Dewi Melsari Haryanti, mengatakan, dihapuskannya klausul tersebut otomatis akan mencabut diskon 50% tarif PPh Final UMKM yang saat […]
WA only