Author: Admin 12
-

Biar Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Cukup Sampaikan Ini
Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) hanya perlu melaporkan realisasi pemanfaatan insentif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021, insentif PPh final DTP diberikan berdasarkan pada laporan realisasi yang disampaikan. Wajib pajak tidak perlu mangajukan pemberitahuan atau Surat Keterangan (Suket) […]
-

Masih Pandemi, Otoritas Relaksasi Kewajiban Administrasi Wajib Pajak
Pemerintah Jerman memberikan relaksasi administrasi bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2020. Pemerintah memperpanjang tenggat pelaporan SPT tahunan pada tahun ini imbas pandemi Covid-19 yang berlanjut pada 2021. Wajib pajak memiliki tambahan tiga bulan untuk merampungkan laporan pajak tahunan. “Wajib pajak memiliki tiga bulan tambahan untuk menyerahkan dokumen ke kantor pajak […]
-

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?
TAK bisa dimungkiri, pandemi Covid-telah 19 telah memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah memberikan beragam insentif pajak guna mendukung penanganan dampak Covid-19. Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini telah diberikan sejak pertama kali pandemi Covid-19 merebak di […]
-

PMK 82/2021 Terbit, Begini Ketentuan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
Melalui 82/2021, pemerintah memperpanjang waktu insentif pembebasan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang dipungut oleh bank devisa atau Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Seperti diketahui, perpanjangan waktu diberikan hingga 31 Desember 2021. Perpanjangan jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk pemberi kerja dan/atau wajib pajak dari 132 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang ditetapkan PMK […]
-

Cari Tambahan Penerimaan Negara, Ekspor Emas Bakal Kena Pajak
Kementerian Keuangan Vietnam berencana mengenakan pajak ekspor atas produk emas dengan kemurnian kurang dari 95%. Kemenkeu menyebutkan ekspor produk dengan kemurnian kurang dari 95% akan dikenakan pajak 2% dari saat ini sebesar 0%. Dengan kebijakan tersebut, Kemenkeu akan merevisi Keputusan 122/2016/ND-CP. “Perusahaan tidak diperbolehkan mengekspor emas mentah melainkan hanya emas murni dan perhiasan emas di […]
WA only