Author: Admin 12
-

Begini nasib investasi saat ada kebijakan PPKM darurat
JAKARTA. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke investasi tidak akan sebesar dampak ke konsumsi rumah tangga. Menurutnya, konsumsi rumah tangga pasti akan sangat berdampak karena kebijakan tersebut ditujukan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Faisal menilai, investasi bisa tumbuh lantaran pada PPKM Darurat kegiatan konstruksi masih diperbolehkan berjalan normal […]
-

Prancis usulkan tarif pajak 25% untuk perusahaan multinasional
Pransis mengusulkan negara-negara di dunia harus dapat mengenakan pajak sebesar 25% dari keuntungan perusahaan multinasional besar di mana pun laba itu mereka diperoleh. Hal tersebut disampaikan Prancis pada pertemuan Menteri Keuangan G20 yang berfokus pada merombak aturan perpajakan perusahaan lintas batas, akhir pekan ini. “Saya pikir solusi terbaik adalah tingkat alokasi keuntungan 25% untuk memenuhi […]
-

Penerimaan pajak tumbuh positif, ini tiga sektor usaha penyokongnya
JAKARTA. Penerimaan pajak sepanjang semester I 2021 terpantau tumbuh positif, sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri. Pencapaian tersebut tersokong oleh kinerja tiga bidang usaha. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021 sebesar Rp 557,7 triliun, tumbuh 4,89% year on year (yoy). Angka tersebut lebih baik dari realisasi […]
-

Catat, 3 insentif pajak ini hanya diberikan kepada 5 sektor usaha tertentu
JAKARTA. Pemerintah memastikan akan melanjutkan pemberian insentif perpajakan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga masa pajak Desember 2021, dari periode sebelumnya yang sudah berakhir pada mas pajak Juni 2021. Kendati demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan ada tiga insentif pajak yang akan dibatasi penerimaannya antara lain untuk pembebasan […]
-

Asosiasi Pemkot Usul Ada Pertukaran Data DJP dan Pemda dalam RUU HKPD
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) juga memuat ketentuan mengenai pertukaran data pajak antara Ditjen Pajak (DJP) dan pemerintah daerah (pemda). Ketua umum Apeksi Bima Arya Sugiarto mengatakan pengaturan pertukaran data itu akan mendukung optimalisasi pengumpulan pajak daerah. Dia menilai upaya optimalisasi itu perlu […]
WA only