Author: Admin 12
-

Wakil Ketua Komisi XI: Wacana Pajak Sembako Ganggu Recovery Ekonomi
Jakarta – Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sector pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memicu kontroversi di masyarakat. Wacana ini dinilai kontraproduktif bagi upaya recovery ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi COVID-19. “Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini […]
-

Pemerintah Bakal Pungut Pajak Karbon
Pemerintah berencana menerapkan jenis pajak baru, yakni pajak karbon. Hal ini tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 44G, subjek pajak karbon adalah jenis pajak yang akan dikenakan untuk orang pribadi atau korporasi yang membeli barang mengandung karbon dan […]
-

Sembako Kena Pajak Tunggu Ekonomi Pulih, Pemerintah Janji Perkuat Bansos
JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Prastowo Yustinus buka-bukaan soal rencana pengenaan PPN sembako. Rencana PPN sembako ini membuat pedagang pasar protes keras karena dianggap kebijakan yang kurang tepat di saat pandemi Covid-19. Namun ternyata rencana pengenaan PPN sembako ini punya alasan sendiri. Yustinus memastikan, pengenaan pajak sembako tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. “Pemerintah, diwakili Menko […]
-

Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani Soal Pajak Sembako
taf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah tak akan ‘membabi buta’ dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan memperluas objek pajak. Salah satunya ke barang kebutuhan pokok atau sembako. “Sembako kok dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, tidak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah […]
-

Rencana Pajak Sembako Dikritik, Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi
Jakarta – Rencana pemerintah terkait pengenaan pajak pada barang kebutuhan pokok dikritik berbagai kalangan. Sebelumnya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) juga memprotes rencana tersebut. Anggota DPR RI Mufti Anam menyebut jika hal itu diberlakukan maka momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini berjalan akan terpukul. Ia menjelaskan saat ini ekonomi nasional sudah berada di momentum pemulihan. “Tantangan […]
WA only